KRIMINALISASI PENYEBARAN BERITA BOHONG DALAM KUHP BARU: DEKOLONIALISASI DAN DEMOKRATISASI YANG SALAH ARAH

Abstract

Kriminalisasi penyebaran berita bohong yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (“UU 1/1946”) memiliki substansi yang serupa dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP Baru”). UU 1/1946 juga, jika ditelusuri lebih lanjut secara historis, berakar dan terlatari oleh peraturan-peraturan sebelumnya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama (“KUHP Lama”) dan Verordening No.18 van het Militair Gezag (“V.18MG”). Persoalan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana peraturan-peraturan itu dijiwai oleh semangat yang berbeda (kolonialisme; keadaan negara baru merdeka; dan era reformasi yang lebih modern), tetapi sebenarnya secara materiil-substantif masih bernuansa sama dalam mengkriminalisasi penyebaran berita bohong. Metode penelitian yang digunakan adalah perbandingan hukum, dengan membandingkan secara sinkronik KUHP Baru dengan UU 1/1946 beserta aturan-aturan yang melatarinya, juga dikaitkan dengan konteks sosial-politik di balik ketentuan-ketentuan tersebut. Simpulan adalah bahwa KUHP Baru sebagai kitab Hukum Pidana khas Indonesia yang memuat misi dekolonialisasi dan demokratisasi, dengan melalui pengaturan pidana penyebaran berita bohong, belum bisa benar-benar mewujudkan misi itu