PROSEDUR HUKUM ATAS KETIDAKHADIRAN SALAH SATU PIHAK DIHAPADAPAN NOTARIS SAAT PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN
(1) Fahad Abd. Aziz Mail (Universitas Jember)
(2) * M. Kaisario H. Falah Mail (Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia)
(3) Fendi Setyawan Mail (Universitas Jember)
(4) Firman Floranta Adonara Mail (Universitas Jember)
*corresponding author

Abstract


Tulisan ini menguraikan langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh dalam proses pembuatan akta di hadapan Notaris apabila salah satu pihak tidak dapat hadir secara langsung di hadapan pejabat umum tersebut. Dalam praktik pembuatan akta otentik, kerap terjadi keadaan di mana salah satu penghadap berhalangan hadir karena alasan tertentu. Penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan Perundang-Undangan dan studi kepustakaan untuk menelaah serta menemukan solusi mengenai prosedur yang dapat ditempuh para pihak dalam pembuatan akta perjanjian. Artikel ini menekankan bahwa proses pembuatan akta harus berlandaskan asas itikad baik sehingga ketidakhadiran salah satu pihak tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun. Lebih lanjut, dijelaskan pula bahwa terdapat beberapa mekanisme yang dapat diambil apabila salah satu pihak berhalangan, antara lain memberikan surat kuasa atau meminta Notaris untuk datang ke pihak yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Keywords


Prosedur Hukum; Menghadap; Akta Perjanjian

   

DOI

https://doi.org/10.31604/justitia.v9i2.%25p 		      

Article metrics

10.31604/justitia.v9i2.%p Abstract views : 0 | PDF views : 0

   

Cite

How to cite item
   

Full Text

Download

References


Amir Machmud And Muktar Muktar, ‘Aspek Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Di Luar Wilayah Jabatan Notaris’, Jurnal Justice Aswaja, 1.1 (2022). Abdillah, S. (2023). Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Pasal 51 KUHP. Journal of Education Research, 4(1), 67–72. https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.125

Arifin, M. (2020). MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN. Jurnal Ius Constituendum, 5(1), 66–82. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119

Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PEMBUATAN AKTA DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(1), 130–140. https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324

Boenjamin, F. A. (2022). Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Suatu Akta Autentik. Indonesian Notary, 4(2), 1365–1391.

Daeng Naja. (2021). Maalpraktik Notaris. Uwais Inspirasi Indonesia.

Dewantara, Y. P., Hadi, M. C., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 656 PK/Pdt/2019). Jurnal Filsafat, 30(3), 24–31. https://doi.org/10.33503/paradigma.v30i3.71

Dwipraditya, A. A. B. I., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Tanda Tangan Para Pihak pada Perjanjian dibawah Tangan yang di Waarmerking. Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2), 232–236. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2599.232-236

Fajriani, R. A., & Jaelani, E. (2024). Revolusi Layanan Hukum: Implementasi Convention Apostille dan Dampaknya Terhadap Proses Legalisasi Dokumen di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 2(3), 1–6. https://doi.org/10.59818/jps.v2i3.673

Handriani, A., & Mulyanto, E. (2021). Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi. Pamulang Law Review, 4(1), 1–10. https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.12787

Ibrahim, J. (2015). Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Bayu Media Publishing.

Irawan Soerodjo. (2003). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. Arkola.

Khoirun Nisa. (2024). Praktik Pembuatan Akta Notaris dalam Hal Penghadap Menghadap pada Waktu dan Tempat yang Berbeda serta Akibat Hukumnya [Tesis]. Universitas Islam Sultang Agung.

Machmud, A. (2022). Aspek Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Di Luar Wilayah Jabatan Notaris. JA: Jurnal Justice Aswaja, 1(1), 21–34. https://doi.org/10.52188/jja.v1i1.315

Martinelli, I., Hadi Wibowo, S., Maheswari Andreas, G. F., & Ocarina Fae, M. (2024). Penggunaan Click-Wrap Agreement Pada E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik. Jurnal Supremasi, 14(1), 73–86. https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.2797

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Revisi). Prenada Media.

Maulida Luthfiyatul Azizah. (2022). KAJIAN YURIDIS PASAL 19 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS JUNCTO PASAL 3 ANGKA 15 PERUBAHAN KODE ETIK DALAM KAITANNYA DENGAN PENANDATANGANAN AKTA YANG DILAKUKAN NOTARIS DI LUAR KANTOR BERDASARKAN ALASAN-ALASAN TERTENTU DI KABUPATEN SLEMAN [Tesis]. Universitas Gadjah Mada.

Nanda, R. R., & Velentina, R. A. (2022). Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille. JURNAL USM LAW REVIEW, 5(1), 270–281. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4920

Oktarindini, D., Farina, T., & Nugraha, S. (2025). Keterbukaan Informasi dalam Perjanjian Perdata: Implikasi Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(4), 3040–3053. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20580

Palar, V. C. E., & Mekka, M. F. (2023). Wanprestasi Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah Susun yang Dibuat oleh Notaris. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), 35–48. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2091

Prianto, A., Halim, A. N., & Kumala, Y. C. (2024). KEPASTIAN HUKUM KEKUATAN AKTA OTENTIK TERHADAP PARA PENGHADAP YANG MENGANDUNG KLAUSULA EKSONERASI DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3(3), 1191–1199. https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2404

Rachmadi, I., Sujianto, S., & Yahya, N. (2022). OPTIMALISASI NOTARIS DALAM MEMVERIFIKASI KETERANGAN DAN DATA PENDUKUNG UNTUK PEMBUATAN AKTA OTENTIK. Perspektif, 27(1), 20–31. https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i1.820

Ramadhan, I. (2024). Analisis Terkait Akta Otentik Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata. AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 2(3), 32–37. https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.875

Ratnaningsih, I. D. A. S., & Dewi, P. E. T. (2023). Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, 2(2), 95–102. https://doi.org/10.35912/kihan.v2i2.2384

Richard Angling Wibisono. (2024). Tanggung Jawab Notaris Atas Keabsahan Akta Otentik Yang Memakai Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan. UNES Law Review, 6(4), 10398–10406. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1876

Romli, M. (2021). KONSEP SYARAT SAH AKAD DALAM HUKUM ISLAM DAN SYARAT SAH PERJANJIAN DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA. Jurnal Tahkim, 17(2), 173–188. https://doi.org/10.33477/thk.v17i2.2364

Savitri, W. W. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Tidak Memenuhi Syarat Materiil. Begawan Abioso, 14(2), 97–108. https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.783

Siti Nur Azizah Ma’ruf Amin. (2023). Buku Ajara Hukum Perjanjian. Deepublish Digital.

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). PENGGUNAAN METODE YURIDIS NORMATIF DALAM MEMBUKTIKAN KEBENARAN PADA PENELITIAN HUKUM. Smart Law Journal, 2(2).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2026 Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora