PENINGKATAN PAJAK DAERAH MELALUI SOSIALISASI BUDAYA PATUH MEMBAYAR PBB DI DESA PEMATANG SERAI

Oktarini Khamilah Siregar, Junawan Junawan

Abstract


Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang dimiliki oleh daerah yang diterima selama setiap periode. Pentingnya untuk meningkatkan pendapatan daerah agar daerah tersebut memiliki pembanguan daerah yang memadai. Pemerintah daerah harus lebih memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat agar menumbuhkan sikap percaya terhadap pemerintah daerah tersebut. Pembangunan daerah dibiayai yang dana berasal dari pemabayaran pajak daerah salah satunya dengan membayar PBB. Biaya pajak tersebut benar-benar digunakan untuk memperbaiki fasilitas barang pemerintah dimana masyarakat terutama yang menikmatinya. Pajak daerah adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak orang pribadi dan badan  secara memaksa berdasarkan undang-undang tanpa ada kontraprestasi secara langsung yang bertujuan untuk membiayai keperluan pemerintah. Ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyemangati masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB salah satunya dengan membuat program mobil patrol keliling membayar PBB setiap semingg pegawai pemerintah turun ke dusun-dusun. Kemudian bekerjasama dengan perbankan dengan membuat program pembayaran secara online serta memberikan diskon kepada masyarakat yang membayar tepat waktu.


Keywords


Pajak daerah dan Budaya Patuh.

Full Text:

PDF

References


Badan Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun 2016-2017. Jakarta. Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2017. Jakarta. Badan Pusat Statistik

Bastian, Indra. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Edisi ketiga, Yogyakarta: ANDI

Siti Resmi (2018). Dasar-Dasar Perpajakan. Cetakan Kelima, Edisi 5 .Penerbit Salemba Empat.

Luqman Khakim, Iwan Hermawan, Achmad Solechan, dan VS Tripriyo PS.(2011). Potensi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 2, Politeknik Negeri Semarang.

Mankiw. (2006). Makro Ekonomi :Penerbit Erlangga.

Mardiasmo.(2007), Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:ANDI

Marijana Badun. (2009). Financial Intermediation By Banks And Economic Growth: A Review Of Empirical Evidence. Institute of Public Finance, Zagreb.

Magdalena Kludacz. (2012). Financial dimension of measurement and assessment in the model of performance card for the hospitals. The College of Economics and Social Sciences in Płock. Warsaw University of Technology Płock, Poland.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jpm.v7i4.1327-1333

Refbacks

  • There are currently no refbacks.