OPTIMALISASI PENERAPAN SIPP DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI DI PN DENPASAR

Kadek Putri Nirmala Dewi, Bagus Gede Ari Rama

Abstract


Di era sekarang ini, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semua aspek kehidupan manusia tidak bisa lepas dari sistem yang serba digital. Kecepatan tuntutan perubahan di zaman sekarang berimplikasi pada perkembangan pelayanan publik pengadilan. Isu pelayanan publik merupakan isu penting yang dihadapi penyelenggara layanan publik Indonesia saat ini. Tujuan dari dilakukannya penelitian mengenai optimalisai penerapan sipp dalam mewujudkan keterbukaan informasi di pn Denpasar ini guna mencari tau bagaimana pelaksanaan pengoptimalisasian ini, apakah sudah berjalan lancar atau belum dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memahami bagaimana cara mengakses sipp dalam web pengadilan negeri Denpasar. Metode yang digunakan dalam optimalisasi penerapan sipp untuk mewujudkan keterbukaan informasi di pn Denpasar adalah dilaksanakannya sosialisasi dan wawancara, agar diperolehnya data-data yang relevan untuk dibahas lebih lanjut. Dapat disimpulkan bawasannya tidak semua informasi mengenai suatu perkara dapat diumumkan atau dapat diakses oleh masyarakat kalangan luas, karena sebelum memberikan informasi kepada pemohon atau memasukannnya dalam situs SIPP, petugas informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak dalam putusan atau penetapan hakim

Keywords


SIPP, Pengadilan Negeri, keterbukaan Informasi, layanan Publik

Full Text:

PDF

References


aryani, d. (2022). penggunaa sistem sipp dipengadilan negeri. penggunaan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di pengadilan negeri boyolali kelas 1 B, 19.

rahimallah, m. t. (2022). keterbukaan informasi . keterbukaan informasi publik di indonesia (perspektif akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi), 71.

Wiguna, I. N. (2023). laporan pelaksana kegiatan tahunan 2023. denpasar: pengadilan negeri denpasar .

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 659/DJU/SK/HM.02.3/4/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) Dilingkungan Peradilan Umum Tahun 2020

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor: 1- 144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pelayanan Informasi Di Pengadilan

Keputusan ketua pengadilan negeri Denpasar nomor: W.24 U1/55/KP.01.2/6/2022 Tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) Pada Pengadilan Negeri Denpasar

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jpm.v6i9.3286-3292

Refbacks

  • There are currently no refbacks.