SOSIALISASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Ni Putu Trisya Putri Larasati, Kadek Julia Mahadewi

Abstract


Pelaksanaan Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Singkil Kelas II, memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan masih belum sempurna. kecepatan pelayanan dan transfaransi dalam masih kurang. Begitu pun juga waktu pelayanan yang kurang efisien sangat merugikan masyarakat penerima layanan, sehingga hal ini menimbulkan terjadinya gratifikasi serta tidak dapat mendukung program bebas korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan program PTSP di Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dan untuk mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi oleh instansi terhadap penerapan PTSP di Pengadilan Militer III-14 Denpasar.sehingga penulis melaksanakan program sosialisasi pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Pelaksanaan sosialisasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP ini dlaksanakan di ruang rapat Pengadilan Militer III-14 Denpasar agar para audience bisa memahami efektivitas sistem PTSP di Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Metode yang pengabdi gunakan adalah metode pelaksanaan dan penyuluhan dimana pengabdi akan mendapatkan umpan balik langsung dari audience. Metode ini sangat efektif karena pengabdi bisa melihat apakah para audience bisa mengerti apa yang pengabdi jelaskan dalam sosialisasi ini.


Keywords


Sosialisasi, Penerapan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Full Text:

PDF

References


Alfisyahrin, M., 2017. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Alford, J., 2002. Defining the client in the public sector: A social- exchange perspective. Public Administration Review, 62(12),

pp. 337-346.

Alford, J. & Hughes, O., 2008. Public value pragmatism as the next phase of public management. The American Review of Public Administration, 38(1),

pp. 130-148.

Anderson, E. W. & Fornell, S. K., 2004. Customer Satisfaction and Stakeholders Value. Journal Of Marketing, 4(3), pp. 172-185.

Atik, R., 2005. Manajemen Pelayanan, Disertai Dengan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Batinggi, H. A., 1997. Model Pelayanan Umum. Ujung Pandang: s.n.

Bolin, M. & Haerenstam, A., 2008. An empirical study of bureaucratic and postbureaucratic characteristics in 90 workplaces. Democracy, 29(14), pp. 541-564.

Budd, L., 2007. Post-bureaucracy and reanimating public governance: A discourse and practice of continuity?. International Journal of Public Sector Management, 20(5), pp. 537-547.

Caron, D. J. & Giauque, D., 2006. Civil servant identity at the crossroads: new challenges for public administrations. International Journal of Public Sector Management, 19(5), pp. 443-555.

Carson, E. & Kerr, L., 2017. Australian Social Policy and the Human Services. Melbourne: Cambridge University Press.

Claver, E. et al., 1999. Public administration: From bureaucratic culture to citizenoriented culture. The International Journal of Public Sector Management, 12(3), pp. 455-462.

Considine, M. & Lewis, J. M., 2003. Bureaucracy, network, or enterprise? Comparing models of governance in Australia, Britain, the Netherlands, and New Zealand. Public Administration Review, 63(12), pp. 131-140.

Cooper & Schindler, 2014. Bussiners Research Method. New York: McGrawHi




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jpm.v6i8.2645-2648

Refbacks

  • There are currently no refbacks.