PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MELALUI KONSEP SMART VILLAGE GOVERNMENT DI KABUPATEN BANDUNG

Agustina Setiawan, Titin Rohayatin, Siti Munawaroh, Dadan Kurnia, Iing Nurdin, Toto Kushartono

Abstract


Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam antara teori dan praktek mengenai konsep  tata Kelola pemerintahan desa melalui smart village.  Tema terkait tata Kelola pemerintahan dipilih, karena adanya peluang dari desa yang ada di Kabupaten Bandung untuk dapat mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan menggunakan konsep smart village government. Akan tetapi, sampai dengan saat ini belum seluruh desa di Kabupaten Bandung yang mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan konsep smart village government. Hal ini terjadi karena sebagian besar Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bandung belum memahami tentang strategi mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, serta belum menyadari terkait posisi strategis dan kelebihan insfrastruktur yang dimiliki. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara pemberian materi, ceramah, focus group discussion (FGD), dan evaluasi. Untuk mewujudkan berjalannya smart village secara optimal diperlukan kapasitas dari pemerintahan desa. Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam terwujudnya smart village, tentunya didukung dengan sarana dan prasarana di desa. Dari hasil pengabdian kepada masyarakat ini, bahwa pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bandung sangat ingin menjadikan desanya smart, dengan harapan mampu untuk memajukan desanya menuju arah yang lebih baik. Untuk itu, aparatur pemerintah desa berharap pendidikan dan pelatihan terkait smart village diselenggarakan secara berkelanjutan.


Keywords


Pelatihan; Smart Village; Government; Pemerintah Desa

Full Text:

PDF

References


Agus, Dwiyanto. (2006). Mewujudkan Good Geovernance melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: UGM Press.

Dennis,Anderson.,dkk. (2015). E-Government Strategy, ICT and Innovation for Citizen Engagement. New York: Springer

Gasco-Hernandez, Mila. (2014). Open Government: Opportunities and Challanges for Public Governance. New York: Springer.

Hari, Sabarno. (2007). Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika.

Hendytio, Medelina., dkk. (2014). Open Government: Collaboration, Transparencyand Participation in Practice. California: O’Reilly Media.

Ndraha, Taliziduhu. (2002). Sekilas Ilmu Pemerintahan. Jakarta: BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-Unpad.

Retna, Chitra S. (2013). Independent Reporting Mechanism 2011-2013: Indonesia Progress Report. Washington DC: IRM Open Government Partnership.

Rianto, Budi., Tri Lestari. (2012). Polri danAplikasi E-Government dalam Pelayanan Publik. Surabaya: Putra Media Nusantara (PMN).

Sekretariat OGI. (2013). OGI Self-Assessment Report Tahun 2012. Jakarta: UKP-PPP.

____________.(2014). OGI Self-Assessment Report Tahun 2013. Jakarta: UKP-PPP.

Schwarze, R. (2005). E-development: From Excitement to Effictiveness. Washington.

UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,ditetapkan pada 30 April 2008

UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,ditetapkan pada 18 Juli 2009.




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jpm.v6i8.2749-2758

Refbacks

  • There are currently no refbacks.