(2) Syamsurizaldi Syamsurizaldi
(3) Yuslim Yuslim
*corresponding author
AbstractSebelum dilaksanakannya Pilkada serentak, Pemeritah pernah melaksanakan Pilkada tidak langsung yang dipilih oleh DPRD, namun kebijakan Pemerintah membuat beberapa banyak pihak kecewa, karena dirasa masih kurang netral untuk pengambilan keputusan secara sepihak, maka pemerintah mengganti Pilkada menjadi secara langsung. Pada penelitian ini pengumpulan dokumen dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Perpustakaan yang dikunjungi oleh peneliti untuk memahami tentang anggaran pilkada adalah perpustakaan Universitas Andalas, perpustakaan Pasca FISIP Universitas Andalas. Kemudian data yang diperoleh diambil dari bahan-bahan yang di downloud dari internet seperti journal dan e-book yang resmi yang berkaitan dengan permasalahan anggaran pilkada. secara umum KPU Kabupaten Bungo telah melaksanakan mekanisme dan prosedur perencanaan sudah baik. Dalam pembahasan terdapat regulasi yang belum jelas dalam penetapannya, sehingga antara tahapan dan pelaksanaan anggaran menjadi kacau dan tidak singkron.Penyebab dari anggaran kegiatan Pilkada yang tidak terealisasi dari Pemerintah Daerah ke KPU, disebabkan oleh tidak terealisasinya beberapa dana alokasi yang berasal dari APBN ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.Terjadinya anggaran bersama atau sharing anggaran dapat membantu anggaran hibah APBD Bungo menjadi lebihefisien. KPU Kabupaten Bungo berhasil melakukan pembenahan dan penyesuaian angka dalam laporan keuangan, sesuai dengan pagu yang sudah di revisi, dan sesuai dengan nilai NPHD yang telah di addendum.  Kata Kunci: Anggaran, Perencanaan, KPU, Pilkada |
DOIhttps://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.298-313 |
Article metrics10.31604/jips.v6i2.2019.298-313 Abstract views : 3 | PDF views : 0 |
Cite |
Full Text Download
|
References
Ade Putra. 2017. Implementasi anggaran pemilihan kepala daerah serentak pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jambi 20015. Tesis, Universitas Lampung
Abdul Halim dan Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, dan Aplikasi, Salemba Empat: Jakarta
Ahmad Zainuri.2018. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Ilmu Hukum.Universitas Serang Raya.
Andrie Fajar.2017. Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, Mahasiswa PSP Program Studi Tata Kelola Pemilu Pascasarjana UNSRAT
Alan Wall, Andrew Ellis, Ayman Ayoub, Carl W. Dundas, Joram Rukambe, Sara Staino Electoral, 2006 Management Design, The International IDEA Handbook. Stockholm
Abdul Halim, 2007 Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta, 2007
Bastian, Indra.2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
Eftriani, Z, 2014, Proses Perumusan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tesis, Universitas Gadjah Mada
Efri Nofrita. 2018. Politik Anggaran Pilkada KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, Konsentrasi Tata Kelola Pemilu Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
Garrison, H. Ray; Eric W. Noreen; dan Peter C. Brewer. 2006. Akuntansi Manajerial. (terjemahan: A. Totok Budisantoso). Buku I Edisi Kesebelas. Salemba Empat. Jakarta.
Halim, Abdul. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogjakarta: UPP STIM YKPPN
Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002 hal 82
HamsanJani. 2015. Tinjauan Tentang Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Paser, eJournal Ilmu Pemerintahan.
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2009. Buku Pedoman Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Jakarta
Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mardiasmo. 2002. Ekonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI Yogyakarta
Mardiasmo.2005. Akuntansi Sektor Publik. Yogjakarta. Andi Yogjakarta.
Mardiasmo. 2006. Perpajakan. Andi Offset. Yogjakarta.
Mardiasmo. 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogjakarta: Andi
Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE
Manulang. 1990. Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Galia Indonesia).
Mullins, John W. Walker Jr., Orville, C., dan Boyd Jr., Harper W. 2008. Marketing Management: A Strategic Decision Making Approach 6thed. New York: McGraw Hill.
Rasul, Syahrudin, 2003 Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: PNRI
Sri Nuryanti.2015. Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi, Sumber daya, dan Eksekusi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Usep Hasan Sadikin. 2016. Menyerentakan Pemilu, Memusatkan Anggaran Pilkada, Perludem, Jakarta.
Zatriawati.2017. Yunus Sading, Vita Yanti Fattah, Pengelolaan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2015. Mahasiswa Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Perdesaan Pascasarjana Tadaluko, Dosen Program Studi Magister Pembangunan Wilayah Perdesaan Pascasarjana Tadaluko.
Zetra.2015. Pengelolaan Keuangan Pemilu. Modul Pembelajaran Tata Kelola Pemilu. Fisipol Universitas Andalas.
Refbacks
- There are currently no refbacks.






Download