ANCAMAN PERANG KOGNITIF PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA (STUDI KASUS: PILKADA DKI JAKARTA 2017)

Abstract

Ancaman perang kognitif yang terjadi pada penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta 2017 telah mengancam sistem demokrasi di Indonesia. Perang kognitif menjadi suatu ancaman yang menempatkan manusia sebagai medan perangnya dengan menyerang opini dan kognisi publik sehingga mengakibatkan polarisasi dan perpecahan di tatanan masyarakat dan berpotensi menjadi sebuah konflik sosial di masa penyelenggaraan pilkada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perang kognitif yang terjadi di Indonesia dengan studi kasus pilkada DKI Jakarta 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada perang kognitif yang terjadi pada penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta 2017 dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pilkada di indonesia di masa yang akan datang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perang kognitif terjadi karena adanya upaya memanipulasi pesepsi publik dengan cara mendistribusikan pesan-pesan politik yang dikemas menjadi informasi dan isu publik sehingga dapat mempengaruhi opini dan kognisi publik. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi terjadinya perang kognitif yaitu kemampuan siber, informasi, psikologis dan rekayasa sosial. Berdasarkan penelitian ini, faktor perang kognitif yang dapat diterapkan kembali di pilkada mendatang, adalah faktor kemampuan siber, dan persebaran informasinya. Hal itu sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan prediksi pemanfaatan informasinya khususnya di bidang politik di masa mendatang.