SINERGI TNI DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI ANCAMAN PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE OF 2019 (COVID-19) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Abstract

Munculnya virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) dari Wuhan Cina dalam waktu singkat menyebar ke seluruh negara termasuk Indonesia. Hal ini memberikan dampak di berbagai bidang termasuk pada bidang pertahanan negara. Covid-19 merupakan ancaman non militer yang dapat mengancam pertahanan Negara Indonesia. Sebab selain  menyerang sektor kesehatan juga membuat ketahanan masyarakat menurun. Judul tesis ini adalah Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Ancaman Pandemi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau, dengan tujuan  menganalisis Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah serta Faktor yang mempengaruhi sinergi TNI dan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi ancaman  pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah  kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan informan ditentukan secara purposive sampling, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Pandemi Covid-19 adalah ancaman nonmiliter yang berdimensi keselamatan umum. Hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 mengancam kehidupan masyarakat luas, terutama kesehatan. Sinergi, koordinasi, dan komunikasi antar stakeholder baik instansi pusat dan daerah merupakan salah satu cara yang digunakan dalam Menanggulangi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Covid-19 mengancam keselamatan bangsa dan negara. Pemerintah melakukan strategi pertahanan negara dengan mengeluarkan kebijakan berupa pedoman dan peraturan terkait penanganan Covid-19 serta melakukan pensinergian, kolaborasi, dan komunikasi antar stake holder dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19. Rekomendasi yang diajukan adalah agar  TNI dan Pemerintah Daerah beserta jajarannya lebih sinergi dalam menanggulanginya, disamping penetapan pembatasan sosial berskala besar dan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat.