PENCEGAHAN KEJAHATAN SECARA TERINTEGRASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA MELALUI JALUR LAUT

Abstract

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencegahan kejahatan secara terintegrasi antar lembaga pemerintahan dalam konteks penyelundupan narkotika melalui jalur laut dapat dilakukan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan melaporkan temuan data tersebut dalam pemaparan yang bersifat deskripstif. Subjek dalam penelitian ini adalah Lembaga penegak hukum bidang narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai focal point tindak pidana narkotika dan lembaga berwenang di laut yaitu Bakamla, Bea Cukai, KPLP dan PSDKP. Objek dari penelitian ini adalah legalitas Kerjasama yang terjalin antar Lembaga dalam penanganan tindak pidana narkotika dilaut serta asset-aset seperti Aset Sumberdaya Manusia (SDM), aset armada dan aset teknologi dalam pendukung strategi pencegahan kejahatan.

Dalam menghadapi ancaman tersebut, diperlukan langkah rasional dengan melaksanakan Criminal Policy dan menerapkan cara Criminal Law Application (Tindakan Hukum), Prevention Without Punishmen (Tindakan Non-Hukum) dan Influencing Views of Society On Crime and Punistment (Pemanfaatan media massa). Untuk menjalankan langkah rasional tersebut, BNN sebagai leading sector dalam penanganan tindak pidana narkotika memerlukan kemitraan multi-agency yang dijalin dengan instansi dilaut seperti Bakamla, Bea Cukai, PSDKP, KPLP, Polair. Dalam menjalin kemitraan multi-agency diperlukan konsep kerjama sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kelangsungan kerjasama yang terjalin. Langkah rasional selanjutnya adalah strategi pencegahan, upaya yang dapat dilakukan berdasarkan kondisi geografis Indonesia yaitu mempersulit upaya (increase the effort) dan meningkatkan resiko (increse the risk) mengingat laut tidak dapat dipagari, laut tidak dapat diduduki, namun dapat dikendalikan dengan data intelijen yang akurat dan penggelaran unsur diwaktu dan tempat yang tepat (Taufiqoerrochman, 2019).