BIROKRASI DAN KEKUASAAN POLITIK LOKAL: POLITISASI BIROKRASI ATAU BIROKRASI BERPOLITIK ?

(1) * Walid Musthafa Sembiring Mail (Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia)
*corresponding author

Abstract


Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan terkait hubungan antara kekuasaan politik dan elit birokasi ditingkat lokal, khususnya pada saat pemilihan kepala daerah dilaksanakan. Struktur birokrasi yang sangat kompleks dan luas menjangkau masyarakat sampai pada tingkat paling rendah, menjadikan birokrasi di tingkat lokal sangat rentan untuk dipolitisasi dan dikendalikan oleh para elit politik lokal dalam kontestasi politik. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah melalui para elit birokrasi di tingkat lokal, birokrasi di daerah tersebut dipolitisasi atau malah sebenarnya birokrasi itu sendiri memang aktif berpolitik?

Metode yang digunakan pada penelitan ini adalah dengan studi literatur dan wawancara mendalam dengan beberapa elit politik dan elit birokrasi di tingkat lokal yang berada di Kota Medan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan kecenderungan terjadinya dua hal tersebut, yakni politisasi birokrasi yang muncul akibat pengaruh dan tekanan dari eksternal birokrasi itu sendiri, dan juga pengaruh dari internal melalui elit-elit birokrasi tersebut, yang disebut dengan birokrasi berpolitik. Kekuatan jaringan birokrasi, penguasaan atas informasi dan struktur yang luas sampai ke tingkat paling bawah, menjadikan birokrasi efektif menjadi mesin politik di tingkat lokal.

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah,  birokrasi secara dua arah, dipolitisasi dan berpolitik, dalam kontestasi dan perhelatan politik di tingkat lokal. Pengaruh dan tekanan tidak hanya dari eksternal terhadap struktur birokrasi tersebut, tapi juga para elit birokrasi di tingkat lokal menggunakan struktur birokasi tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis.


Keywords


politik lokal, politisasi birokrasi, pilkada, elit politik dan birokrasi

   

DOI

https://doi.org/10.31604/jips.v8i1.2021.299-295
      

Article metrics

10.31604/jips.v8i1.2021.299-295 Abstract views : 0 | PDF views : 0

   

Cite

   

Full Text

Download

References


Albrow, M. (1970). Seven Modern Concepts of Bureaucracy. Bureaucracy, 84–105.

Boyd, R., & Ngo, T. W. (2005). Asian states: Beyond the developmental perspective. Asian States: Beyond the Developmental Perspective, 1–224. https://doi.org/10.4324/9780203308233

Choi, N. (2007). Local elections and democracy in Indonesia: The Riau Archipelago. Journal of Contemporary Asia, 37(3), 326–345. https://doi.org/10.1080/00472330701408650

Lune, H. & Berg, B. L. (2017). Qualitative Research Methods for the Social Sciences (9th Edition). In Pearson Education Limited.

Nurprojo, I. S. (2012). Undang-Undang Kepegawaian Dan Dinamika Reformasi Birokrasi di Daerah. 6(1).

Peters, B. G. (2010). Bureaucracy and Democracy. Public Organization Review, 10(3), 209–222. https://doi.org/10.1007/s11115-010-0133-4

Robison, J., & Mullinix, K. J. (2016). Elite Polarization and Public Opinion: How Polarization Is Communicated and Its Effects. Political Communication, 33(2), 261–282. https://doi.org/10.1080/10584609.2015.1055526

Sellers, P. J. (1998). Strategy and Background in Congressional Campaigns. American Political Science Review, 92(1), 159–171. https://doi.org/10.2307/2585935

Yin, R. K. (2009). Case Study Research: Design and Methods. In Essential guide to qualitative methods in organizational research (Vol. 5). https://doi.org/10.1097/FCH.0b013e31822dda9e


Refbacks

  • There are currently no refbacks.