(Universitas Internasional Batam, Indonesia)(2) Velany Kosasih
(Universitas Internasional Batam, Indonesia)(3) Hari Sutra Disemadi
(Universitas Internasional Batam, Indonesia)*corresponding author
AbstractTulisan ini berjudul perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Latar belakang tulisan ini yaitu dibuat karena masih ada keresahan yang terjadi di masyarakat mengenai perlindungan hukum apabila terjadinya efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di Indonesia sejak bulan Januari 2021 kemarin. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, buku, dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat apabila terjadi efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yakni bentuk perlindungan hukum preventif dan bentuk perlindungan hukum represif yang berupa pertanggung jawaban negara yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Serta adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila tidak terlaksananya pertanggung jawaban tersebut ialah dengan upaya hukum gugatan perdata biasa, Citizen lawsuit, dan class action. KeywordsVaksinasi COVID-19, Perlindungan Hukum, Upaya Hukum
|
DOIhttps://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.194-206 |
Article metrics10.31604/jips.v8i3.2021.194-206 Abstract views : 0 | PDF views : 0 |
Cite |
Full Text Download
|
References
Aliffa, U., Rudy, D.G. (2018). Penerapan Perjanjian Baku Pada Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Kertha Semaya, 6(1).
Alodokter. (2021). Mengetahui Manfaat Vaksin COVID-19 dan Kelompok Penerima Prioritasnya. https://www.alodokter.com/mengetahui-manfaat-vaksin-covid-19-dan-kelompok-penerima-prioritasnya (diakses tanggal 20 Januari 2021).
Benuf, K. (2020). Urgensi kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen fintech peer to peer lending akibat penyebaran COVID-19. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(2), 203.
Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi, 5(02).
DetikNews. (2020). Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?. Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI? (detik.com), (diakses tanggal 13 Februari 2021).
Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI (2020). Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV), Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Fransisco, W. (2020). Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19. Journal of Judicial Review, 22(2), 151-164.
Halodoc. (2021). Coronavirus. https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus, (diakses tanggal 12 Februari 2021).
Ikhsan, I., Disemadi, H. S., Kurniawan, S., & Pujiyono, P. (2020). Upaya Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana Di Era Pemberlakuan “New Normal†Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 225-242.
Indonesia. (2021). BPOM Umumkan Hasil Uji Klinis Sinovac, Efikasi 65,3 Persen. BPOM Umumkan Hasil Uji Klinis Sinovac, Efikasi 65,3 Persen (cnnindonesia.com), (diakses tanggal 22 Februari 2021).
Izin.co.id. (2020). Apa itu BPOM? Inilah Pengertian Dan Panduan Lengkap Tentang BPOM. Apa Itu BPOM? Inilah Pengertian Dan Panduan Lengkap BPOM (izin.co.id), (diakses tanggal 22 Februari 2021).
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2020). [SALAH] WHO sebut penularan corona tidak hanya melalui droplet, tetapi melalui udara. https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-who-sebut-penularan-corona-tak-hanya-lewat-droplet-tapi-juga-udara., (diakses tanggal 12 Februari 2021).
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2020). Pentingnya Untuk Kenali Gejala COVID-19 Sejak Dini. Penting untuk Kenali Gejala COVID-19 Sejak Dini – Masyarakat Umum | Covid19.go.id. (diakses tanggal 13 Februari 2021).
Kompas. (2020). 1,2 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia, Siapa Yang Jadi Prioritas?. 1,2 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia, Siapa yang Jadi Prioritas? Halaman all - Kompas.com, (diakses tanggal 20 Februari 2021).
Kompas. (2020). Jubir Pemerintah: Penerapan Physical Distancing Melalui Kebijakan PSBB. Jubir Pemerintah: Penerapan Physical Distancing Diperkuat Melalui Kebijakan PSBB (kompas.com), (Diakses tanggal 14 Februari 2021).
Kompas. (2020). Termasuk Italia, Berikut Negara-Negara yang Lakukan “Lockdownâ€. Termasuk Italia, Berikut Negara-negara yang Lakukan "Lockdown" Halaman all - Kompas.com, (Diakses tanggal 14 Februari 2021).
Kompas. (2021). 4 Tahapan Vaksinasi dan Reaksi yang mungkin terjadi setelah divaksin. https://kesehatan.kontan.co.id/news/catat-4-tahapan-vaksinasi-dan-reaksi-yang-mungkin-terjadi-setelah-divaksin (diakses 20 Januari 2021).
Kompas. (2021). Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari. https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari. (diakses tanggal 20 Februari 2021).
Kompas. (2021). Bupati Sleman Positif COVID-19 Usai Vaksin, Begini Penjelasan Ahli. Bupati Sleman Positif Covid-19 Usai Vaksin, Begini Penjelasan Ahli Halaman all - Kompas.com, (diakses tanggal 22 Februari 2021).
Navisa, F. D., & Nafisah, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah Yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 3(2), 137-149.
Sumardjono., & Maria., SW. (2019), Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Yogyakarta.
Soleh, M. F. (2020). Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen. Undang: Jurnal Hukum, 3(1), 1-31.
Pesulima, T. L., & Hetharie, Y. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. Sasi, 26(2), 280-285.
Tirto.id. (2021). Kartu Vaksinasi COVID-19: Jadwal Suntik Vaksin 2 Kali Jarak 14 Hari. Kartu Vaksinasi COVID-19: Jadwal Suntik Vaksin 2 Kali Jarak 14 Hari - Tirto.ID , (diakses tanggal 21 Februari 2021).
Prajnaparamitha, K., & Ghoni, M. R. (2020). Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum. Administrative Law & Governance Journal, 3(2), 314-328.
Vaksinasi. (2021). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online). Diakses melalui https://kbbi.web.id/vaksinasi , (diakses tanggal 20 Februari 2021).
Pardede, M. (2021). Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(1), 23-44.
Wikipedia. (2020). Vaksin. Vaksin - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, (diakses tanggal 20 Januari 2021).
Wikipedia. (2021). Efek Samping. https://id.wikipedia.org/wiki/Efek_samping (diakses tanggal 21 Februari 2021).
World Health Organization (2021).. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. https://in.vaccine-safety-training.org/vaccine-reactions.html, (diakses tanggal 21 Februari 2021).
World Health Organization. (2021). “Pneumonia of unknown cause – Chinaâ€, https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/, (diakses tanggal 12 Februari 2021).
Fitri, W. (2021). Dampak Penyebaran Covid-19 terhadap Dunia Pendidikan dan Sanitasi Di Indonesia. Syntax, 3(1), 56-72.
Fitri, W., Octaria, M., & Suwanny, N. (2020). Tantangan dan Solusi terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan yang Memadai di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal Syntax Transformation, 1(10), 766-776.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).
Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).
Refbacks
- There are currently no refbacks.
