(Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia)(2) Gustiana A. Kambo
(Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia)*corresponding author
AbstractPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas kebijakan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kalimporo dari perspektif peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pejabat Dinas Pendapatan Daerah, dan warga, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap peraturan dan laporan terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun struktur administrasi dan dokumen Working Plan telah disusun secara sistematis, realisasi penerimaan PBB hanya mencapai rata-rata 63,26% dari target yang telah ditetapkan. Temuan ini menyoroti adanya kendala operasional seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, ketidaktepatan pengisian dan keterlambatan penyampaian SPPT, serta kurang optimalnya koordinasi dan pengawasan antar aparat, yang berdampak pada terbatasnya penggunaan dana untuk peningkatan infrastruktur dan fasilitas publik. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dengan mengisi celah dalam literatur mengenai hubungan antara kebijakan perpajakan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa, serta menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan strategis dan pelaksanaan operasional. Disarankan agar penelitian selanjutnya mengintegrasikan data kuantitatif dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi pengumpulan data, mempercepat proses administrasi, dan mengoptimalkan mekanisme pengawasan serta sosialisasi kepada masyarakat, sehingga optimalisasi penerimaan pajak dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. KeywordsDesa Kalimporo, Implementasi Kebijakan, Kebijakan Penarikan Pajak, Kesejahteraan Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan, SPPT.
|
DOIhttps://doi.org/10.31604/jips.v12i4.2025.1566-1578 |
Article metrics10.31604/jips.v12i4.2025.1566-1578 Abstract views : 0 | PDF views : 0 |
Cite |
Full Text Download
|
References
Afandi, Mohd. I. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Deskriptif di Kelurahan Bunur Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat. Jurna; Administrasi Publik, 2(2), 92–113.
Belferik, R., Andiyani, A., Zulkarnain, I., Munizu, M., Samosir, J. M., Afriyadi, H., Rusmiatmoko, D., Adhicandra, I., Syamil, A., Ichsan, M., & Prasetyo, A. (2023). Manajemen Proyek : Teori & Penerapannya. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
Firmansyah, H., & Nurdiana, H. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Bui dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pedapatan asli Daerah. Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu), 11(3), 576–588. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jmk.v11i03.15810
Haryadi, & Nurhayani. (2017). Analisis ekonomi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 6(3), 2303–1255.
In’am, A. (2018). Manajemen Peningkatan Mutu di Pondok Pesantren. Al-Intizam, 1(2), 69–124.
Katili, A. Y. (2018). Mekanisme Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) Pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. 4(3), 282–292.
Kolinug, L. C., Elim, I., & Wangkar, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Wenang Kota Manado. Jurnal EMBA, 7(3), 3877–3886.
Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Mei 2023. (2023).
Masfita, V., Suryono, A., & Nurpratiwi, R. (2012). Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Mempersiapkan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Wacana, 15(3), 29–41.
Munawar, I. H., & Ibrahim, T. (2023). Determinasi Pengawasan Terhadap Efektivitas Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Pada kantor Kecamatan Pancatengan Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(1).
Nurullah, A., Ghozali, E., Kesuma, N., & Rohman, A. (2023). Pengelolaan Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) Sekor Pedesaan di Desa Kerinjing. Jurnal Abdimas Mandiri, 6(3). https://doi.org/10.36982/jam.v6i3.2703
Nusa, Y. (2019). Efektivitas Pemutakhiran data Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli daerah di kabupaten Mimika - Papua. Jurnal Kritis, 3(2), 59–97.
Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomo1 Tahun 2013. (2013).
Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. UNISRI Press.
Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 5(4), 243–256. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3526
Revolian, A. A., Rahmat, B., Yppt, S., & Tasikmalaya, P. (2024). Implementasi Kebijakan Tentang Pajak Daerah Di Tasikmalaya (Studi tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2)). Indonesian Journal Of Education And Humanity, 4(3), 13–22.
Sabri, D., Adam, M., & Utami, S. (2024). Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan. Syiah Kuala University Press.
Setiawan, I., & Johannes, A. W. (2024). Pengawasan dan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori dan Praktek. Rtujuh Media Printing.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
