(2) Hendrawan Bayu Prewito
(3) Hendro Pratikno
(4) Yanuar Udianto Kurniadi
(5) Hayatul Khairul Rahmat
*corresponding author
AbstractThe capacity of the village government is demanded to be able to respond to public needs in one sector, namely disaster. Where a disaster is a condition of events that are beyond human ability that causes loss of life and property. So this requires a quick response attitude from stakeholders as an effort to joint obligations, one of which is the important role of the village government. The number of landslide disasters in each sub-district in Banyumas Regency in 2014-2016, Lumbir District, was the most frequent occurrence of 20 times. Dermaji Village is the village most frequently hit by landslides in Lumbir District, recorded 8 times from 2014-2016. The importance of research on the capacity of the Village Government in efforts to reduce disaster risk, the purpose of this study is to analyze the capacity of the Village Government of Dermaji, Banyumas Regency in disaster risk reduction. The research method used is a qualitative method to obtain accurate information from competent informants. The results of the study show that the Dermaji Village Government has not yet established a disaster management regulation as a mitigation effort, so it is necessary to formulate a disaster risk reduction policy formulation at the village level with the support and awareness of the community as an effort of legitimacy and legality.
KeywordsCapacity, Village Government, Policy, and Disaster Risk
|
DOIhttps://doi.org/10.31604/jips.v7i3.2020.598-606 |
Article metrics10.31604/jips.v7i3.2020.598-606 Abstract views : 1 | PDF views : 0 |
Cite |
Full Text Download
|
References
A, Cece. Wijaya. 1991. Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
Affeltranger, B. (2007). Hidup Akrab dengan Bencana: Sebuah Tinjauan Global Tentang Inisiatif-inisiatif Pengurangan Bencana. Jakarta: MPBI, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia.
Aminah, Sitti & Susanto, Hari Prasetyo. 2018. Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor. Jurnal Matra Pembaruan 2 (3) (2018): 149-160.
Anonim, 2002, Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Desentralisai. Kebijakan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas.
Asrori. 2014. Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus. Jurnal Bina Praja. Volume 6 Nomor 2 Edisi Juni 2014: 101 – 116.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2015). Indonesia’s Disaster Risk Management Baseline Status Report 2015: Towards Identifying National and Local Priorities for the Implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030). Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2016. Diagram Lima Provinsi dengan Jumlah Kejadian Bencana Terbesar Tahun 2016. http://dibi.bnpb.go.id/data-bencana.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas. 2017. Rekap kejadian dan kerugian bencana di Kabupaten Banyumas tahun 2016.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2016. sebaran kejadian bencana tertinggi per Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama tahun 2016.
Islamy, I. (2010). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Kartono, Kartini. 1993 “Pemerintahan dan Kepemimpinanâ€, Rajawali Press: Jakarta.
Lasmana, Hafiz. 2017. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga). Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN). Vol. 5 No. 2 November Tahun 2017.
Madiyono, Imam.2016. “Kapasitas Perangkat Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Dalam Mengelola Alokasi Dana Desaâ€. Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN). Vol.4 No. 2 November Tahun 2016.
Miles. Mathew B. Michael Huberman, Johnny Saldana. (2014). Qualitative Data Analisys, Methods Sourcebook (3rd Ed). Sage Publications.
Moleong, J. Lexy. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
Mulyana, N., Meiliyana, M., & Hermawan, D. (2012). Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Melalui Pelatihan Manajemen Kelembagaan Desa Bagi Sekretaris Desa. In Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Bandar Lampung: Dies Natalis FISIP Unila. Retrieved from http://download.portalgaruda.org/article.php?article.
Peraturan Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
Pratikno, H., Rahmat, H. K., & Sumantri, S. H. (2020). Implementasi Cultural Resource Management dalam Mitigasi Bencana pada Cagar Budaya di Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(2), 427-436.
Pülzl, H., & Treib, O. (2007). Implementing Public Policy. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods (pp. 89-107). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
Putri,Vera Jasini, 2005, Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung.
Rahmat, H. K., & Alawiyah, D. (2020). Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam. Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani, 6(1), 34-44.
Rahmat, H. K., Kasmi, & Kurniadi, A. (2020). Integrasi dan Interkoneksi Pendidikan Kebencanaan dan Nilai-Nilai Qur’ani dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah Menengah Pertama. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains, 2, 455-461.
Ramdhani & Ramdhani. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.
Sulismadi, S., Wahyudi, W., & Muslimin, M. (2017). Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. ARISTO, 5(2), 216–258. https://doi. org/10.24269/ARS.V5I2.487
Syarif, Roesli, 1991, “Teknik Manajemen Latihan dan Pembinaanâ€, Bina Aksara. Bandung.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Refbacks
- There are currently no refbacks.






Download