PERLINDUNGAN HUKUM DARI PEMUTUSAN KERJA SEPIHAK BERDASARKAN PADA UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Abstract

Perlindungan  hukum  untuk  buruh / pekerja  perusahaan  x  yang  mendapatkan  peutusan  hubungan kerja (PHK) secara sepihak merupakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk buruh terkait diputuskan batal demi hukum karena berdasar pada Pasal 151 ayat (3) Undang-undang Nomor   13   Tahun   2003   tentang   Ketenagakerjaan, jika pengusaha ingin melaksanakan  pemutusan hubungan kerja terhadap  buruhnya,  harus  lebih  dulu  mendapatkan  penetapan dari  Lembaga  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial. Metode  penulisan dalam  penulisan ini menggunakan  jenis  penelitian hukum doktrinal  atau  normatif,  yang  mengkaji  hukum  sebagai  norma. Sedangkan apabila dilihat dari sumber data yang tersaji adalah penelitian doktrinal atau normatif. Teknik  analisa  data  yang  dipakai  adalah teknik  analisis  isi (content  analysis). Hasil  pembahasan  menggaris-bawahi bahwa semestinya ada  sanksi  yang lebih tegas  bagi setiap  pelanggaran pada  praktik  ketenagakerjaan  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  pengusaha, hal ini agar  berkurang  terjadinya  lagi  PHK  sepihak  yang  sangat merugikan pihak buruh  dan  pekerja pengawas ketenagakerjaan dari Pemerintahan pusat maupun daerah harus lebih intensif melakukan pemantauan ketenagakerjaan terhadap kasus pemutusan hubungan kerja  secara sepihak.