(Universitas Lampung, Indonesia)(2) Tabah Maryana
(Universitas Lampung, Indonesia)*corresponding author
AbstractPeraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Untuk calon perseorangan, pemilihan walikota dan wakil walikota dapat dilakukan melalui jalur perseorangan atau partai politik. Pemilihan walikota dan wakil walikota Metro 2020 sangat berbeda dengan calon perseorangan Bandar Lampung dan Lampung Timur. Perbedaan ini karena calon perseorangan di Kota Metro memasuki tahap pendaftaran dimana mereka berhadapan dengan lawan dari tiga partai politik. Kapital dijadikan teori oleh Marijani dalam bukunya Ratnia Solihah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Calon perseorangan Kota Metro memiliki tiga modal, yaitu modal politik, modal sosial, dan modal finansial sehingga mampu memenangkan pemilihan walikota dan wakil walikota Metro 2020. Di antara tiga ibu kota itu, pasangan calon perseorangan, yakni Wahdi dan Qomaru, mendapat dukungan masyarakat yang kuat karena programnya sangat menyentuh masyarakat. Modal sosial dan finansial dinilai pas bagi pasangan Wahdi dan Qomaru untuk memenangkan pemilihan walikota dan wakil walikota. KeywordsPilwakot, Calon Perseorangan, Kemenangan
|
DOIhttps://doi.org/10.31604/jips.v10i5.2023.2172-2184 |
Article metrics10.31604/jips.v10i5.2023.2172-2184 Abstract views : 0 | PDF views : 0 |
Cite |
Full Text Download
|
References
Abdul Bari Azed, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, PSH Tata Negara, UI Jakarta, 2005, hlm. 43.
Abdul Gafar Karim, Kompleksitas Persoalan Otonomi daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2003, hlm. 173.
Budiardjo, Miriam. 2017. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka. Jakarta. 481 hlm.
Daniel Solosa, Pilkada Langsung, Media Presindo, Jakarta, 2005, hlm. 14.
Edi Suandi Hamid, Memperkokoh Otonomi Daerah Kebijakan, Evaluasi dan Saran, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 199.
Joko Prihatmoko, Pemilu 2004 dan Konsolodasi Demokrasi, LP2I Press, Jakarta, 2003, hlm. 54
Manullang, Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Pembangunan, Jakarta, 1983, hlm. 31.
Jayadi, Ahkam. 2009. “Aspek Politik Hukum UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai PolitikNo Title.†Jurnal Konstitusi 2.
Agus Hadiawan, Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Propinsi Lampung, Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009.
Bambang Widjojanto, “Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Upaya Mendorong Proses Demokratisasiâ€, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003.
Hanafi, Ridho Imawan. 2014. “Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik.†Jurnal Penelitian Politik 11(2):1–16.
Jayadi, Ahkam. 2009. “Aspek Politik Hukum UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai PolitikNo Title.†Jurnal Konstitusi 2.
Agus Hadiawan, Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Propinsi Lampung, Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009.
Bambang Widjojanto, “Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Upaya Mendorong Proses Demokratisasiâ€, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003.
Hanafi, Ridho Imawan. 2014. “Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik.†Jurnal Penelitian Politik 11(2):1–16.
Jayadi, Ahkam. 2009. “Aspek Politik Hukum UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai PolitikNo Title.†Jurnal Konstitusi 2.
Agus Hadiawan, Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Propinsi Lampung, Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009.
Bambang Widjojanto, “Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Upaya Mendorong Proses Demokratisasiâ€, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003.
Hanafi, Ridho Imawan. 2014. “Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik.†Jurnal Penelitian Politik 11(2):1–16.
Jayadi, Ahkam. 2009. “Aspek Politik Hukum UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai PolitikNo Title.†Jurnal Konstitusi 2.
Agus Hadiawan, Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Propinsi Lampung, Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.7, Juli-Desember 2009.
Bambang Widjojanto, “Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Upaya Mendorong Proses Demokratisasiâ€, Makalah pada seminar nasional Pemilihan Langsung Kepala daerah sebagai Wujud Demokrasi Lokal, Adeksi 2003.
Hanafi, Ridho Imawan. 2014. “Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik.†Jurnal Penelitian Politik 11(2):1–16.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
