KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEGURUAN TINGGI

(1) * Eka Yulianti Mail (Universitas Lampung, Indonesia)
*corresponding author

Abstract


Penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di lingkungan perguruan tinggi memiliki manfaat dalam meningkatkan pengembangan produk lokal, daya saing industri lokal, dan mendorong inovasi dan teknologi. Namun, tantangan dalam penerapan kebijakan TKDN meliputi kurangnya ketersediaan sumber daya lokal yang memadai, kurangnya akses terhadap teknologi mutakhir, dan keterbatasan anggaran yang tersedia. Perguruan tinggi perlu membangun kerjasama dengan industri lokal, melaksanakan riset dan pengembangan untuk menghasilkan produk dan teknologi yang lebih baik, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi tantangan tersebut. Teori kebijakan publik dapat membantu merancang kebijakan dan strategi yang tepat untuk penerapan TKDN di lingkungan kampus. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan insentif yang diperlukan untuk mendorong perguruan tinggi dan industri lokal dalam memenuhi persyaratan TKDN. Dengan persiapan dan implementasi yang baik, penerapan kebijakan TKDN di lingkungan perguruan tinggi dapat memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi perkembangan industri lokal dan pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.


Keywords


pengadaan,tkdn,kebijakan

   

DOI

https://doi.org/10.31604/jips.v10i3.2023.1448-1455
      

Article metrics

10.31604/jips.v10i3.2023.1448-1455 Abstract views : 0 | PDF views : 0

   

Cite

   

Full Text

Download

References


Abdoellah, Awan Y, Yudi Rusfiana. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.

Danial, Mohammad, Dadang Mashur. 2014. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. FISIP Universita Riau. Pekanbaru.

Devanty, Airin., Muhammad Zilal Hamzah, Eleonora Sofilda. 2018. Analisis Dampak Regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Terhadap Industri Pada Sektor Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Indonesia. Universitas Trisakti. Jakarta.

Dewa Kadek Darmada, D. (2022). Mengupas Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Imperatif Pengadaan IT Kanwail Kemenhumkam NTB). Jurnal Pengadaan Barang/Jasa, 97-107.

Gusli, Seventinus. 2020. Analisis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Untuk Proyek Konstruksi Gedung Di Yogyakarta. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik.

Mustari, Nuryanti. 2015. Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Leutika Prio. Yogyakarta.

Ndikron, Suryaningsih, M., & Slamet, R. S. (2020). Implementasi E-Procurement Di Universitas Diponegoro. 1–11.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Prasetyo, Taufan. 2016. Analisis Potensi Peningkatan TKDN Untuk Mendukung Daya Saing Industri Galangan Kapal Dalam Negeri. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.

Satiaksa, M Irfan. 2018. Analisis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Pekerjaan Konstruksi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Siallagan, Ri., Bagus, I. M. A. D., & Musmuliadi. (2022). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. 1(1), 112–124.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.