(2) Mercy Maria Magdalena Setlight
(3) Deasy Soeikromo
(4) Sarah Debora Lingkanwene Roeroe
(5) Anastasia E. Gerungan
*corresponding author
AbstractPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1). Untuk mengetahui mengenai pengelolaan hutan mangrove terhadap pemajuan hak-hak masyarakat pesisir di Indonesia (2). Untuk mengetahui realitas pengelolaan hutan mangrove terhadap pemajuan hak-hak masyarakat pesisir di Indonesia (3). Untuk memberikan suatu model pengelolaan yang lebih mengutamakan hak-hak tradisional yang berkeadilan di wilayah pesisir Indonesia. Hasil Penelitian menunjukan bahwa (1) pengelolaan hutan mangrove yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir secara berurut bersifat keberlanjutan, perlindungan hukum (preventif dan represif), pengaturan yang dilandasi oleh etika dan moral, dan kesejahteraan sosial (umum), (2)realisasi pengaturannya telah diatur dalam berbagai Undang-Undang seperti UU NO 45 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2014, UU, UU No 32 Tahun 2014 dan lain-lain yang kesemuanya itu menunjukan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang lebih mengutamakan pembangunan daripada hak-hak masyarakat disekitarnya dan (3) konsep idealnya adalah melakukan harmonisasi dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan humanis dan ekologis, pendekatan integralistis, dan pendekatan partisipasi, serta adanya konsistensi dan komitmen pelaku usaha dengan pendekatan kemitraan yang kesemuanya terangkum dalam model pengelolaan hutan mangrove secara holistik dan proporsional. Keywordspengelolaan hutan mangrove, hak-hak tradisional, masyarakat pesisir
|
DOIhttps://doi.org/10.31604/jips.v10i2.2023.676-686 |
Article metrics10.31604/jips.v10i2.2023.676-686 Abstract views : 0 | PDF views : 0 |
Cite |
Full Text Download
|
References
Aminuddin Ilmar. 2010. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Prenada Media Group : Jakarta.
Andrea Cornwall and John Gaventa. 2001. From Users and Choosers to makers and shapers: repositioning participation in social policyâ€. IDS Working Paper.
Ary Wahyonodkk. 2001. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Media Pressindo : Yogyakarta
Bobi Aditya. 2002. Modul latihan Pelatihan Pengelolaan Perkotaan Tingkat Dasar: Permasalahan Keuangan kelembagaan dan Peraturan. Magister Perencanaan Kota dan Daerah : UGM .
Budiono Kusumohamidjojo. 1999. Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Bulkis. 2001. Manajemen Pembangunan. Universitas Hasanudin : Makassar
Brian Z. Tamanaha. 2001. The Rule of Law Theory. Oxford University : New York.
C.F. Strong. 2004. Konstitusi-konstitusi Politik Moderen : Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia (terj. dari Modern Political Constitutions : an Introduce to Comparative Study of Their History and Existing oleh SPA Team Work ) Nuansa dan Nusamedia : Bandung.
Didin S Damanhuri. 2006. Model Negara Kesejahteraan dan Prospeknya di Indonesia. Jurnal Politika. Jakarta .
Dahuri, R. 2004. Membangun Indonesia yang Maju, Makmur dan Mandiri Melalui Pembangunan Maritim. Makalah disampaikan pada Temu Nasional Visi dan Misi Maritim Indonesia dari Sudut Pandang Politik, Jakarta, 18 Februari 2004.
Dahuri R, Rais J, Ginting SP, Sitepu MJ. 2001. Pengelolaan Sumber daya Wilayah Pesisir dan lautan secara Terpadu. PT.Pradnya Paramita : Jakarta
Daniel Mudiarso. 2003. Sepuluh Tahun Perjalanan negosiasi konvensi Perubahan Iklim . Penerbit UKU Kompas. Jakarta.
Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo. 2006. Mimpi Negara Kesejahteraan. LP3ES : Jakarta.
Departemen Kelautan dan Perikanan. 2001. Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir. Jakarta.
Djarot M. Subroto. 2001. Peran Polisi dalam Pembangunan. Sinar Persada : Jakarta .
Dinas Hidros-Oseanografi TNI-AL. Edisi Juli 2012.
Edy Suharto . 2006. Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara:. Jurnal Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa, Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.
E. Kuala, Economic of Natural Resources, the Environmental and Policies. Chapment and Hall, second edition, London
Fahmi Al Amruzi. 2006. Pembangunan Hukum Nasional. Jurnal Khazanah. Vol. V No. 06 November
Francis Alappat, Mahatma Gandhi. Prinsip Hidup, Pemikiran dan Konsep Ekonomi, Penerbit Nusamedia dan Nuansa : Jakarta. September 2005.
Freddy Numbery. Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar. Buletin Kelautan P3K. Departemen Kelautan dan Perikanan. Vol IV. No. I. Maret 2006.
Flora.P.Kalalo. 2009. Implikasi Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut di Indonesia. Buku I. LoGoz Publishing : Jakarta
George Ritzer- Douglas J. Goodman. 2007. Teori Sosiologi modern (terj. Oleh Alimandan) . Kencana. Jakarta.
Gosta Esping-Andersen (ed). Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economics.
Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad ‘Legal Standing Kesatuan masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta 2010
Hikmahanto Juwana. Penegakan Hukum Bidang lalu Lintas. Makalah : Jakarta .
HAW. Widjaja. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
J.Subagyo. 2002. Hukum Laut Indonesia. cetakan ke 2. ,PT Rineka Cipta, Jakarta.
Judith Bessant et al. 2006 . Talking Policy: How Social Policy in Made, Crows Nest: Allen and Unwin
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik. Penerbit Nuansa : Bandung.
John Rawls. 2006. A Theory Of Justiceâ€Teori Keadilanâ€. Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Pustaka pelajar : Yogyakarta .
Lawrence M Friedman. 2001. American Law: An Introduction. 2â€Edition. Penerjemeh Wishnu Basuki. PT Tatanusa : Jakarta .
Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. 2001. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Citra Aditya Bakti : Bandung.
Luthfi Muhammad. 2010. Piagam Madinah, Inspirasi Menuju Indonesia Berkah. Edis Publishing. Surabaya.
L. Tri Setyawanta R. 2005. Konsep Dasar Dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional. PSHL FH UNDIP : Semarang.
L.M. Gandhi. 1995. Harmonisasi Hukum menuju Hukum yang Resposif, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH UI
Marhaeni Ria Siombo. 2010. Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
Mark Tebbit. 2004. Philosophy of Law, in Introduction. Routledge : New York.
Mauna B. 2005. Hukum Internasional, pengertian Peranan dan Fungsi dalam Erah Dinamika Global. Penerbit PT Alumni : Bandung.
Melda Kamil Ariadno. 2007. Hukum Inernasional Hukum yang Hidup (Konsep Investasi dalam pengelolaan Pulau-pulau Kecil). Diadit Media : Jakarta.
Michel Bauwens. 2005. The Eco-Philosophy of Henry Skolimowski : , Foundation for Peer to Peer Alternatives Newsletter Issue (P2P Philosophical Foundation).
Ran Hirschl. 2005. Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism. Harvard University Press : USA.
Ramelan. 2006. Hukum Acara Pidana, Teori dan Implementasinya. Sumber Ilmu Jaya : Jakarta.
Rifkin. SB; F. Muller dan W. Bichma. 1988. Primary Health Care: on Measuring Participation. Social Science and Medicine:
Rina Usman. 2011. Hukum Ekonomi dalam Dinamika. Djambatan. Jakarta.
Saini K.M. 2005. Kearifan Lokal di arus Global. Pikiran Rakyat. Edisi 30 Juli 2005
Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Rineka Cipta: Jakarta.
Shidarta. 2004. Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesiaan, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
Sjarifuddin Akil. 2002. Kebijakan Kimpraswil Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Makalah Rapat Koordinasi Nasional Departemen Kelautan dan perikanan : Jakarta
Siswanto Sunarso. 2005. Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Penerbit Rineka Cipta : Jakarta.
Surajiwo. 2005, Ilmu Filsafat Suatu Pengantar. Bumi Aksara : Jakarta
Sukanda Husin. 2009. Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia. Sinar Grafika : Jakarta.
Tanya. L Bernard, Simanjuntak N Yoan, dan Hage Y. Markus. 2006. Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi). CV.KITA : Surabaya.
Yance Arizona. 2008. Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan. Makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme di FISIP Universitas Indonesia (UI), Jakarta 5 Agustus 2008.
Refbacks
- There are currently no refbacks.






Download