Tata Kelola Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis Kemitraan Ekosistem di Pulang Pisau

(1) * Muhammad Irvan Yazid Azhar Pasaribu Mail (Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Indonesia)
(2) Bayu Suratmoko Mail (Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Indonesia)
(3) Jaemi Wahyudi Mail (Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Indonesia)
*corresponding author

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan ulang tata kelola pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pendekatan kemitraan ekosistem dan inklusi keuangan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Di tengah stagnasi pertumbuhan ekonomi daerah pada angka 4-5%, intervensi pemerintah daerah yang selama ini bertumpu pada perluasan akses kredit konvensional terbukti belum efektif. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam terhadap elemen pembuat kebijakan, lembaga intermediasi perbankan, dan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga kesenjangan utama: pertama, hambatan birokrasi di tingkat kecamatan yang belum terintegrasi penuh dengan sistem perizinan berbasis risiko; kedua, keengganan perbankan daerah dalam menyalurkan kredit akibat tingginya rasio kredit bermasalah pada program sebelumnya; dan ketiga, beban arus kas UMKM akibat sistem pembayaran mundur dari institusi daerah serta beban biaya transaksi digital. Simpulan dari penelitian ini merekomendasikan transisi kebijakan ekonomi publik dari paradigma ekstensifikasi utang menuju skema kemitraan strategis (inti-plasma) yang menempatkan institusi pemerintah dan perbankan sebagai pembeli siaga (off-taker) dalam ekosistem bisnis lokal.

Keywords


Administrasi Publik; Ekonomi Kreatif; Kebijakan Ekonomi; Kemitraan Ekosistem

   

DOI

https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026.2674-2682
      

Article metrics

10.31604/jim.v10i4.2026.2674-2682 Abstract views : 0 | PDF views : 0

   

Cite

   

Full Text

Download

References


Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative platforms as a governance strategy. Journal of Public Administration Research and Theory, 28(1), 16-32. https://doi.org/10.1093/jopart/mux030

Budiarto, A., Setiawan, R., & Wulandari, S. (2021). Transformasi digital dan inklusi keuangan UMKM di era pasca pandemi. Jurnal Ekonomi Publik dan Tata Kelola, 5(2), 112-125. https://doi.org/10.1016/j.jep.2021.05.002

Haryanto, T., & Astuti, R. (2020). Evaluasi kebijakan pembiayaan perbankan daerah terhadap sektor usaha mikro dan menengah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 15(3), 210-225.

Indriani, M., & Firmansyah, A. (2019). Analisis merchant discount rate (MDR) pada QRIS dan dampaknya terhadap profitabilitas pedagang eceran. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis, 12(1), 45-58.

Mardiasmo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Offset.

Nugroho, R. (2017). Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pratama, A. B., & Rahayu, S. (2022). Kapasitas birokrasi tingkat kecamatan dalam fasilitasi layanan izin usaha mikro berbasis OSS. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 10(2), 134-148.

Smith, J. A., & Jones, M. (2022). Collaborative governance in micro-enterprise empowerment: A local government perspective. Public Administration Review, 82(4), 670-685. https://doi.org/10.1111/puar.13456

Wibowo, A. P., & Setyawan, D. (2023). Skema kemitraan inti-plasma sebagai mitigasi risiko pembiayaan sektor budidaya. Jurnal Keuangan dan Perbankan Daerah, 8(1), 77-92.

Williams, D. (2023). Beyond credit injection: Building resilient local startup ecosystems through public-private partnerships. Journal of Economic Policy Reform, 26(1), 88-105. https://doi.org/10.1080/13841289.2022.2091234


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.