Paradigma Administrasi Publik Kontemporer: Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dari Government Menuju Governance

Abstract

Transformasi administrasi publik dari paradigma government menuju governance menjadi salah satu karakteristik utama perkembangan tata kelola pemerintahan kontemporer. Paradigma governance menempatkan pemerintah tidak lagi sebagai aktor tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan, melainkan sebagai fasilitator yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi paradigma administrasi publik kontemporer pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam perspektif transformasi dari government menuju governance. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis dokumen pemerintah, publikasi Badan Pusat Statistik, regulasi, laporan kinerja instansi pemerintah, dan berbagai literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan terhadap implementasi prinsip-prinsip governance yang meliputi partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, efektivitas pelayanan publik, kolaborasi antaraktor, dan digitalisasi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mengimplementasikan berbagai prinsip governance melalui penguatan pemerintahan nagari, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan keterbukaan informasi publik, serta pengembangan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah. Namun demikian, implementasi governance masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan kapasitas aparatur, kesenjangan akses teknologi informasi, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi dari government menuju governance di Kabupaten Pasaman Barat telah menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, inovasi pelayanan publik, dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, akuntabel, dan berkelanjutan