(2) * Anwar Sadat
(3) L.M. Azhar Sa'ban
*corresponding author
AbstractPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan ketertiban lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buton serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan lalu lintas telah dilaksanakan melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), pengawasan stasioner di titik strategis, serta patroli mobile dan operasi gabungan dengan kepolisian. Namun, efektivitas pengawasan belum optimal, yang ditunjukkan oleh masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas dan belum meratanya pengawasan di seluruh wilayah. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi. Upaya yang dilakukan meliputi penegakan hukum, sosialisasi, dan peningkatan pengawasan, namun masih didominasi pendekatan represif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan preventif, peningkatan kapasitas sumber daya, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas. KeywordsPengawasan, Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, Ketertiban, Kepatuhan
|
DOIhttps://doi.org/10.31604/jim.v10i2.2026.1573-1580 |
Article metrics10.31604/jim.v10i2.2026.1573-1580 Abstract views : 0 | PDF views : 0 |
Cite |
Full Text Download
|
References
Akhiruddin, A., Kadaryanto, B., & Oktapani, S. (n.d.). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN HANDPHONE SAAT BERKENDARA DI TEMBILAHAN.
Ardi, S., & Patrio, E. (2026). Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Padang Panjang. 4(1).
Doni Harianto, Diva Rayhan Reydoza, Karmila, Fajriansyah, Adithia Permana, Sinaga, Febri Melia Andini, & Sigit Nugroho. (n.d.). Penegakkan Hukum terhadap Parkir Ilegal di Badan Jalan Nasional di Kota Pangkalpinang. Jurnal Ilmu Multidisiplin, 4(5).
Gumelar, R. A., & Susetyaningsih, A. (2023). Pengaruh Kerusakan Jalan Terhadap Kenyamanan Pengguna Jalan di Jalan Raya. Jurnal Konstruksi, 21(2), 265–274. https://doi.org/10.33364/konstruksi/v.21-2.1416
Jannah, M., & Kurniati, E. (2025). ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI UPAYA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG. Jurnal Ilmu Ekonomi, 4(1), 231–251. https://doi.org/10.59827/jie.v4i1.220
Mayasari, I., Anam, C., & Heriyanto, M. B. (2024). ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA STUDI KASUS JALAN RAYA SURABAYA-LAMONGAN PADA KM 40 SAMPAI KM 46. 1(1).
Nugroho, A. Y. (2025). Analisis Tingkat Kemacetan Lalu Lintas Menggunakan Data CCTV Pemerintah Kabupaten Sleman Berbasis Sistem Informasi. 04(01).
Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. 02(03).
Prinanti, A. I. D., & Ruslie, A. S. (2026). KEWENANGAN POLANTAS DAN DINAS PERHUBUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009. 08(1).
Puspitaningrum, F. A., Setianingsih, D., Fajar, M. N., & Almira, B. T. (n.d.). IDENTIFIKASI SOLUSI UNTUK KEMACETAN PADA JARINGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN.
Ramsi, R., Firman, A., Salam, M., Ps, M., Hado, H., Putra, A. A., Soeparyanto, T. S., Arsyad, La Ode Muhamad Nurrakhmad, Nasrul, N., Laode, R. T., & Satyadharma, M. S. (2025). Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Melalui Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas dan Tertib Parkir di Kabupaten Bombana. Jurnal Gema Ngabdi, 7(2), 218–224. https://doi.org/10.29303/jgn.v7i2.556
Riyadi, S. (2009). PERAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENERTIBAN ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. 2(1).
Safitri, Y., & Andari, R. N. (n.d.). ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG).
Saptomo, P. (2022). EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPATUHAN PERILAKU PENGENDARA RODA DUA DI TRAFFIC LIGHT KOTA PONTIANAK. TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 6(2), 139. https://doi.org/10.26418/tlj.v6i2.50439
Setiawan, B. F., Rizal, V. K. S., & Mahendra, W. (2024). Strategi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Menanggulangi Tantangan Transportasi Perkotaan. JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari, 5(2), 145–156. https://doi.org/10.31539/joppas.v5i2.8298
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.










Download