Hukum Adat dalam KUHP Nasional: Legitimasi dan Peran Pengadilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana

Abstract

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru menandai tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia. KUHP ini menggantikan warisan kolonial Belanda dan membawa paradigma baru yang mengakomodasi nilai-nilai hukum nasional, termasuk pengakuan terhadap hukum adat. Salah satu isu penting adalah eksistensi dan peran pengadilan adat dalam penyelesaian perkara pidana di komunitas adat. Meskipun hukum adat telah diakui dalam Pasal 18B UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) KUHP Nasional, posisi formal pengadilan adat dalam sistem peradilan pidana nasional masih belum jelas, baik secara kelembagaan maupun prosedural. Penelitian ini mengkaji legalitas, kewenangan, dan implikasi keberadaan pengadilan adat, melalui pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan pengadilan adat masih aktif dan efektif dalam menjaga harmoni sosial serta menyelesaikan konflik secara damai berbasis kearifan lokal. Namun, belum adanya pengakuan formal menyebabkan potensi tumpang tindih yurisdiksi dan pelanggaran hak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang mengintegrasikan pengadilan adat ke dalam sistem hukum nasional secara kontekstual dan asimetris. Penguatan ini mendukung pluralisme hukum yang inklusif, memastikan perlindungan HAM, serta mewujudkan keadilan restoratif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat.