Inovasi Model Harvard Gender Untuk Mitigasi KARHUTLA Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Analisis Dari Tingkat Stakeholder Hingga Tapak Di Kota Palangka Raya

(1) * Juli Natalia Silalahi Mail (Universitas Palangka Raya, Indonesia)
(2) Osi Karina Saragih Mail (Universitas Palangka Raya, Indonesia)
(3) Anisa Pebrianti Mail (Universitas Palangka Raya, Indonesia)
(4) Mahmudin Sirait Mail (Universitas Palangka Raya, Indonesia)
*corresponding author

Abstract


Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan mitigasi kebakaran hutan dan lahan dari tingkat pemangku kepentingan hingga tingkat lokal menggunakan perspektif gender, dan untuk menguji inklusivitas kebijakan tersebut terhadap perempuan dan kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan memanfaatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Analisis menerapkan Kerangka Kerja Analitik Gender Harvard untuk memetakan peran, akses, dan kontrol berbasis gender, dilengkapi dengan teori demokrasi agonistik Chantal Mouffe untuk menguji relasi kekuasaan dan praktik eksklusif dalam kebijakan mitigasi kebakaran. Informan meliputi lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat lokal di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya. Temuan menunjukkan bahwa mitigasi kebakaran hutan dan lahan masih didominasi oleh pendekatan teknokratis dan netral gender. Laki-laki cenderung mendominasi aktivitas teknis dan proses pengambilan keputusan, sementara perempuan lebih terlibat dalam peran domestik, sosial, dan ekonomi pendukung. Meskipun perempuan memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan sosial-ekologis, kontribusi ini tidak diakui secara formal dalam struktur kebijakan dan kelembagaan. Analisis demokrasi agonistik mengungkapkan bahwa kondisi ini dibentuk oleh relasi kekuasaan dan hegemoni kebijakan yang membatasi artikulasi politik perempuan. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan mitigasi kebakaran berkelanjutan membutuhkan integrasi kapasitas teknis, pemberdayaan sosial, dan pengakuan kepentingan yang saling bertentangan sebagai bagian inheren dari tata kelola demokratis. Model Gender Harvard terintegrasi yang dikembangkan dalam penelitian ini menawarkan kerangka kerja potensial untuk mempromosikan kebijakan mitigasi kebakaran hutan dan lahan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di tingkat lokal

Keywords


Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan, Gender, Kerangka Gender Harvard, Demokrasi Agonistik, Kebijakan Lingkungan

   

DOI

https://doi.org/10.31604/jim.v9i4.2025.2554-2570
      

Article metrics

10.31604/jim.v9i4.2025.2554-2570 Abstract views : 0 | PDF views : 0

   

Cite

   

Full Text

Download

References


Ananda, F. R., Purnomo, E. P., Fathani, A. T., & Salsabila, L. (2022). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 11(2), 173–181. https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.34698

Desa, U.-U. (UU) tentang. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

Global Disability Innovation Hub. (2022). Desain Inklusif dan Aksesibilitas Lingkungan Binaan di Solo, Indonesia. www.AT2030.org

Kemenkeu; NDA GCF; GGGI. (2021). Panduan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Proyek Perubahan Iklim.

Mouffe, C. (2000). The Democratic Paradox. London: Verso.

Mouffe, C. (2005). On the Political. London: Routledge.

Mouffe, C. (2013). Agonistics: Thinking the World Politically. London: Verso.

Pantau Gambut. (2023). Kerentanan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada Area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Tahun 2023.

Pusat Standarisasi Instrumen Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Pedoman Penilaian Desa Siaga Api.

Sani, R. R. et. all. (2022). MODUL DAN BAHAN AJAR?: Analisis Gender Bidang Penegakan Hukum. In Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Suryadinata, Theofilus Apolinarius. 2017.Artikulasi Politik Kewarganegaraan Dalam Gerakan Keadilan Lingkungan di Kalimantan Tengah. Tesis : UGM

UN Women; UNFPA; UNDR. (2021). BEYOND VULNERABILITY TO GENDER EQUALITY AND WOMEN’S EMPOWERMENT AND LEADERSHIP IN DISASTER RISK REDUCTION: Critical Actions for the United Nations System.

Undang-undang (UU) TENTANG Pemerintahan Daerah. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UNDR. (2023). Accelerating Action on Gender equality in disaster risk reduction by 2030.

WWF INDONESIA; PPIG UNIVERSITAS PALANGKA RAYA. (2024). Kajian Tata Kelola Kebakaran Hutan di KHG Sebangau – Katingan dan KHG Sebangau - Kahayan Dari Level Provinsi Hingga Tapak Dalam Tindakan Pencegahan dan Penanganan Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pembelajaran Bersama.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.