EVALUASI PROGRAM PENCATATAN AKTA KEMATIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI
(1) * Sarah Zafira Fasya Mail (Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia)
(2) Tuah Nur Mail (Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia)
(3) M Rijal Amirulloh Mail (Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia)
*corresponding author

Abstract


Dokumen kependudukan sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari Akta Kelahiran, E-KTP, Kartu Keluarga, hingga Akta Kematian. Sesorang yang sudah meninggal sangat penting sekali untuk mengurus kematiannya, salah satunya membuat Akta Kematian. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui evaluasi program pencatatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Indikator pada penelitian ini adalah evaluasi program akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Berdasarkan penelitian tentang kriteria ketepatan, peneliti berpendapat bahwaprogram akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi memberikan dampak yang baik untuk masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.

Kata kunci: Evaluasi, Program Pencatatan Akta Kematian.


   

DOI

https://doi.org/10.31604/jim.v5i1.2021.84-94 		      

Article metrics

10.31604/jim.v5i1.2021.84-94 Abstract views : 0 | PDF views : 0

   

Cite

How to cite item
   

Full Text

Download

References


Agustino, Leo. 2019. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Alvina. K. Nindya 2017. Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ejournal.undip. Volume 6, Nomer 3, Tahun 2017.

Apryanes, B. Evaluasi PelayananPencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang. Evaluasi Pelayanan Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang

Duun, N.William. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hayat. 2018. Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi. Malang: Intrans Publishing.

Herdiansyah, Haris. 2015. Wawancara, Observasi, dan Focus Groups. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Ibrahim. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Gramedia.

Subarsono. 2020. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ernanda, Erdin Auriski. 2018. Evaluasi Program Layanan Satu Paket Dalam Pembuatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kebupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Skripsi. Bandung: IPDN.

Laras, D. Warsono, Hardi. 2018. Implementasi Program Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Tugu Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review.

Lituhayu, D. 2017. Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Journal of Public Policy and Management Review, 6(3), 27-39.

Muhammad Efendi, Mahathir Muhammad Iqbal. 2018. Faktor Penghambat dan Pendukung Pembuatan Akta Kematian (Studi Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang). JI_MILD, Volume X, Nomor 1, Agustus 2018.

Nadia Apriliani. 2019. Evaluasi Kebijakan KTP Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Skripsi. Sukabumi: Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Purwanto, S.D. and Santoso, R.S., 2018. Evaluasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi. Journal of Public Policy and Management Review, 7(4), 285-298.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.