Pemberdayaan Kedamangan Sebagai Lembaga Adat Dayak Dalam Pelayanan Publik Di Masyarakat Desa Belukan Kecamatan Kahayan Tengah Pulang Pisau

Abstract

Kedamangan sebagai Lembaga Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu contoh dari lembaga adat itu. Sebagai Lembaga Adat Dayak, Kadamangan sudah diakui sejak pemerintahan kolonial Belanda hingga sekarang ini. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, adat-istiadat Dayak dan Lembaga Adat Dayak dirasa semakin mengabur dengan adanya hukum positif negara yang menjadi pengendali sosial (social control) bagi masyarakat Dayak juga. Syukurlah, di Provinsi Kalimantan Tengah benturan itu tidak terjadi dengan lahirnya Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah. Dari penelitian yang dilaksanakan di Desa Balukon, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan bahwa Kadamangan sebagai Lembaga Adat Dayak sungguh menolong masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah dan persoalan. Faktor-faktor yang mendukung pemberdayaan Kadamangan adalah antara lain: Dukung pemerintah lewat PERDA atau PERGUB; penyediaan dana bagi perangkat Lembaga Adat Dayak; keputusan Lembaga Adat Dayak yang bersifat adil. Namun demikian, pemberdayaan Kadamangan sebagai Lembaga Adat Dayak masih mengalami hambatan untuk memaksimalkan pelayanannya. Faktor-faktor penghambat itu antara lain adalah: Luasnya wilayah pelayanan; terbatasnya dana dan sarana Kadamangan; arus globalisasi yang menggerus nilai-nilai adat-istiadat; kaum intelektual bidang hukum yang kerap menomorduakan hukum adat; belum tersedianya pendidikan kelembagaan adat; belum tersedianya wadah pemersatu aspirasi para Damang se-Kalimantan Tengah; adanya anggapan Lembaga Adat Dayak sebagai sumber mata pencaharian ketimbang sebagai wadah pelayanan.

Kata kunci: Lembaga Kedamangan, Lembaga Adat Dayak, Pelayanan Publik.