REKONSILISASI DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT MELALUI KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PERTIMBANGAN DPR

Abstract

Penelitian ini bertujuan Mengkaji dan menganalisis kedudukan lembaga rekonsiliasi dihubungkan dengan asas legalitas dalam hukum acara pidana dan pertimbangan DPR dapat membatalkan hasil dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sifat penelitian preskriptif yakni menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kosong. Hasil penelitian ini menunjukkan Kedudukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi didalam sistem penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai lembaga Independen yang bertugas didalam penyelesaian sengketa kejahatan hak asasi manusia di masa lalu guna menjadikan indonesia sebagai salah satu negaara yang memenuhi hak asasi manusia masyarakatnya dan menyelesaikan permaslaahan hak asasi manusia yang belum selesai secara cepat dan tepat dan memenuhi nilai keadilan di Indonesia. Komisi juga  bisa  memperdalam  kesaksian  korban  secara  utuh  dengan  melihat  pada  kesaksian  korban  yang  tidak  bisa  terungkap  imelalui  iproses  ipengadilan.  iKomisi  juga  ibisa  imenghadirkan  isemua  isaksi  dan  korban  yang  belum  sama  sekali  di  dengar  kesaksiaannya.  Karena  dalam  sebuah  pencarian  kebenaran  sekecil  dan  sedikit  apapun  kesaksian  dari  saksi  dan  korban  penting  untuk  didengar  dan  dicatat. Komisi juga kemudian dapat memberikan Kompensasi kepada pelaku kejahatan hak asasi manusia dimasa lalu yang mengakui kejahatan nya dimasa lalu didalam proses rekonsiliasi sehingga ini dapat mempercepat proses pemberian keadilan secara hukum. Dewan Perwakilan Rakyat bisa saja kemudian membatalkan hasil daripada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan catatan bahwasanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melaksanakan tugas dan fungsinya tidak sesuai dengan Undang-Undang. Atau dalam proses rekonsiliasi, ternyata terdapat kekeliruan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dimana itu kemudian akan berpengaruh kepada hasil dan menciderai nilai keadilan bagi para pihak dan tidak sesuai dengan asas Kepastian Hukum.