HILIRISASI PERTAMBANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK EKONOMIS LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Armadani Rizki Illahi

Abstract


Adanya Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) semakin memperkuat dan menegaskan hilirisasi nilai tambah tembaga menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan namun tantangan penerapan hilirisasi pertambangan ini kerap terjadi dengan negara – negara pengimpor mineral lainya hubungan untung dan rugi menjadi kendala utama, pengelolaan sampai menjadi bahan jadi tentunya berimbas juga pada harga yang ditawarkan, terdapat banyak kendala dalam mewujudkan hilirisasi produk pertambangan ini. penelitian ini difokuskan terhadap bagaiamana penerapan hilirisasi pertambangan tanpa harus mengurangi tingkat konsumsi hasil tambang dan juga bagaiamana munculnya harmoniasasi hilirisasi pertambangan dengan aspek ekonomis lingkungan hidup. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang mengacu pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hilirisasi ini dilakuakan tanpa kompromi wajib dilaksanakan demikian fakta pemerintahan yang terjadi, tanpa adanya terobosan yang berani di bidang pertambangan Indonesia akan menuai bencana di bidang pertambangan dan lingkungan hidup sebagai akibat tergerusnya kekayaan alam tanpa adanya upaya antisipasi recovery sumber daya alam.



Keywords


Hirilisasi, Pertambangan, Lingkungan Hidup

Full Text:

PDF

References


Damayanti, Chyntia, ‘Urgensi Pemebangunan Smelter Oleha Perushaan Tambang Di Indonesia Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan BatuBara’, 2015, 7

Martha Pigome, ‘Politik Hukum Pertambangan Indonesia Dan Pengaruhnya Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah’, Jurnal MMH Jilid 40, 2 (2011), 215–17

Prayoga, Iwan, ‘Desain Berkelanjutan (Sustainable Design)’, Jurnal Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Pandanaran, 2010, 1

Putra, David Aprizon, ‘Eksistensi Sistem Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan Dalam Otnomi Daerah Sebagai Salah Satu Instrumen Hukum Hak-Hak Masayarakat’, Jurnal Egality, 24 (2016), 16

Rahmadi, Takdir, Hukum Lingkungan Di Indonesia (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018)

Saleng, Abar, Hukum Pertambangan (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta(Anggota IKAPI, 2004)

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentag Perseroan Terbatas




DOI: https://doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1436-1444

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora