Analisis Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Kasus Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Semarang Putusan PTUN Semarang Nomor 20/G/202/PTUN.SMG
(1) * Irma Dwi Septiyani Mail (Universitas Tidar, Indonesia)
(2) Rizqi Agung Gilang Rhomadon Mail (Universitas Tidar)
(3) Aline Rasya Irwanto Mail (Universitas Tidar)
*corresponding author

Abstract


Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa administratif terkait sanksi disiplin terhadap pegawai negeri sipil (PNS) melalui analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 20/G/2020/PTUN.Smg. Konteks penelitian ini didasari oleh urgensi penerapan disiplin ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, dan prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik (AUPB). Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mencakup komponen legislatif, konseptual, dan studi kasus. Analisis menunjukkan bahwa keputusan Gubernur Jawa Tengah untuk menjatuhkan hukuman disiplin yang berat terhadap pejabat sipil melanggar norma hukum dan nilai-nilai AUPB, khususnya prinsip kejelasan hukum, ketepatan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan keadilan. Panel hakim memutuskan bahwa proses pemeriksaan, pengumpulan fakta, dan landasan hukum untuk menjatuhkan sanksi tidak dilakukan dengan cermat, proporsional, atau sesuai prosedur. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menolak putusan tersebut menyoroti peran Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengawas yudisial atas kegiatan administratif, guna menjaga akuntabilitas dan legalitas. Studi ini menekankan pentingnya pejabat aparatur sipil negara untuk bertindak hati-hati dalam menerapkan sanksi disiplin agar tidak melampaui wewenangnya, serta memperhatikan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan asas keadilan.


Keywords


PTUN, disiplin PNS, AUPB, kewenangan, kepastian hukum, tata kelola kepegawaian.

   

DOI

https://doi.org/10.31604/justitia.v9i2.581-590 		      

Article metrics

10.31604/justitia.v9i2.581-590 Abstract views : 0 | PDF views : 0 | PDF views : 0

   

Cite

How to cite item
   

Full Text

Download

Full Text

Download

References


Aldhy Mahendra, D., Suroyo, J. A., Semarang, S., & Juliani, H. (2022). Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Online Administrative Law & Governance Journal, 5(3), 216–226.

Amalia, R. A., Ashari, A., Kafrawi, R. M., & Setiawan, A. (2024). Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Perspektif Hukum, 195–215. https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.278

Amin Effendy, M., Sukarman, H., Perdana, M. P., & Iskandar, T. (2023). PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM PERPU CIPTA KERJA: REVIEW TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 11(2), 264. https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.11769

Aminullah, M. S., Majid, N. J., Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2024). ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN NEGARA PESPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM 1. Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam, 4(1), 36–51. https://doi.org/10.33084/mg.v4i1.6843

Chasanah Astari, A. S., Lalitya Zata, A. Y., & Satria Ardhi, dan W. (2015). Penyelesaian Sengketa Kepegawaian. Journal Gema, 27(50), 1841–1847.

Ghufron, N. F. (2025). UPAYA BANDING ADMINISTRASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN DISIPLIN PERSPEKTIF. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Hidayat, F. (2022). URGENSI KEBIJAKAN REKRUTMEN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KOMPONEN CADANGAN. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 5, 29–38. https://doi.org/10.33701/jkp.v5i1.2217

Kesuma, F. T., Adriani, N., Simanjorang, B., Ramadhan, T., Pancasila, P., Kewarganegaraan, D., & Sosial, I. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP ASAS KECERMATAN PADA PUTUSAN NOMOR: 123/G/2019/PTUN-BDG 1. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 12(5), 1884–1891. https://doi.org/10.31604/jips.v12i5.2025

Maridjo. (2022). ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERHADAP HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan PTUN Semarang Nomor : 20/G/2020/PTUN.Smg). MAGISTRA Law Review, 3(1), 54–66. https://doi.org/https://doi.org/10.35973/malrev.v3i01.2813

Muklis. (2021). Tnjauan Yuridis Tentang Peran Dan Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jurnal Kajian Hukum, Volume 2 Nomor 1(Tnjauan Yuridis Tentang Peran Dan Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara), 12–25. http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris

Oktavianto, W. B., & Ramadhana Rodriguez, S. (2024). Upaya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Lokal Melalui Kebijakan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(15), 719–728. https://doi.org/10.5281/zenodo.13834470

Pratiwi, cekli. (2022). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Putri, F., Santi, A., Karyati, S., & Wahyudi, A. (2023). EKSISTENSI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. Unizar Recht Journal, 2(2), 261–276. https://doi.org/https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.115

Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2018). Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30(2), 277. https://doi.org/10.22146/jmh.33056

Rahim, A., Aulia, S., Arifin, M., Riyadi, S., & Kepastian Hukum, A. (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia Kata kunci. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(8), 5806–5811. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575

Samuel, N., Pesak, V., Mawuntu, J. R., Setiabudhi, D. O., Ratulangi, U. S., Kampus, J., Sam, U., Kota Manado, R., & Utara, S. (2023). Penegakan Hukum Terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bitung. Journal on Education, 05(02), 4136–4145. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1111

Susanto, M. A. (2022). EFEKTIVITAS PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK/GOOD GOVERNANCE [Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26524

Susilo, A. B. (2007a). Kontrol Yuridis PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Tata UsahaNegara di Tingkat Daerah. JURNAL HUKUM, NO. 1 VOL. 14(Kontrol Yuridis PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Tata UsahaNegara di Tingkat Daerah), 59–82.

Susilo, A. B. (2007b). Kontrol Yuridis PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Tata UsahaNegara di Tingkat Daerah. Jurnal Hukum, 14(1), 58–82.

Sutmasa, Y. G. (2019). ETIKA ASN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA. JURNAL CAKRAWARTI, Vol. 02 No. 01, 19–9. https://doi.org/https://doi.org/10.47532/jic.v2i1.116

Sutrisno, S. (2019). Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(3), 224–238. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art5

Widjiastuti, A. (2017). PERAN AAUPB DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN. Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan, 22(2), 115–129. https://doi.org/https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i2.614

Zahra, B. A. A. (2023). KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK DENGAN HORMAT DI PERADILAN ADMINISTRASI BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus Putusan MA No. 41G/2019/PTUN-PBR). Jurnal Hukum POSITUM, Vol. 8, No.2(KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK DENGAN HORMAT DI PERADILAN ADMINISTRASI BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus Putusan MA No. 41G/2019/PTUN-PBR)), 198–213.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2026 Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora