(2) Padmono Wibowo
*corresponding author
AbstractPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pemahaman nilai-nilai HAM terhadap petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Tegal, membahas isu tentang minimnya pemahaman tentang hak asasi manusia oleh petugas memungkinkan terjadinya banyak penyimpangan yang dilakukan karena tidak memahami fungsi dan tugasnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang kemudian dianalisis dengan deskriptif-kualitatif, Jenis data penelitian adalah data primer yang didapatkan secara langsung dari narasumber dengan menjawab susunan pertanyaan dari peneliti melalui wawancara kepada pihak yang dianggap mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas, teknik pengumpulan data berupa hasil wawancara dengan petugas yang kemudian disusun secara sistematis.
Hasil penelitian menunjukan bahwa masih perlunya peningkatan pemahaman terkait hak asasi manusia sebagai pelaksana kegiatan terhadap warga binaan pemasyarakatan, mengikutsertakan petugas dalam pelatihan teknis agar memiliki kemampuan professional guna mencegah penyimpangan akibat kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia dalam kewajibannya sebagai petugas pemasyarakatan. Keywordsak Asasi Manusia; Pemasyarakatan; pemahaman
|
DOIhttps://doi.org/10.31604/justitia.v8i2.126-137 |
Article metrics10.31604/justitia.v8i2.126-137 Abstract views : 0 | PDF views : 0 |
Cite |
Full Text Download
|
References
Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan, Jakarta, 1990.
Poerwadarminta,W. I. S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP, Jakarta, 2005
Sudiro. Teknik Penulisan Kaya Tulis, Jakata: Akademi Ilmu Pemasyarakatan, 2004.
Simanjuntak, S., Tata Usaha Pemasyarakatan, Jakarta: Akademi Ilmu Pemasyarakatan, 2004
Siahaan, Jokie. M.S., Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Pemasyarakatan, Jakarta: Akademi Ilmu Pemasyarakatan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Universal Declaration of Human Rights
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora






Download