Regulasi dan Pengawasan Perizinan Terhadap Penambangan Batu Kapur di Kabupaten Bandung Barat

Sarah Nurfadilah, Pamungkas Satya Putra

Abstract


Indonesia memiliki kekayaan alam mineral berlimpah dan memiliki potensi luar biasa dan tidak dapat ditinggalkan. Sehingga regulasi dan pengawasan terhadap bidang pertambangan ini harus diperkuat. Hal yang melatarbelakangi dibuatnya penelitian ini yakni mekanisme perizinan usaha pertambangan yang terjadi Spelimpahan wewenang dari UU Minerba dengan UU Perubahan Minerba dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penambang illegal yang marak terjadi. Penelitian ini memiliki tujuan meneliti isu hukum mengenai masalah pertambangan di daerah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Penulis dalam penelitian ini memakai metode yang dilakukan secara yuridis normatif dengan hanya mengkaji tentang penerapan kaidah dan norma yang ada didalam hukum yang berlaku di Indonesia saja dengan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini dengan terjadinya pelimpahan wewenang, maka mekanisme perizinan yang dapat diajukan dalam izin usaha pertambangan ialah dengan mengajukannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengacu pada UU Perubahan Minerba dengan pelaksanaannya pada PerPres No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.  

Keywords


Perizinan; Pertambangan; UU Minerba

References


Arini, D. P. (2021). Pelaksanaan Izin Pertambangan Batu Kapur Di Gunung Sadeng Jember Perspektif Hukum Lingkungan. Rechtenstudent Journal Uin Khas Jember, 2(2), 145-157.

Bale, I. T., & Setiadi, E. (2022, January). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal di Kabupaten Bogor Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2, No. 1).

Fadilah, N. (2018). Penerapan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelaku Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan Batuan Mineral Non Logam (Bahan Galian Batu Gamping)(Studi Kasus Desa Karang Anyar Kabupaten Sampang). Novum: Jurnal Hukum, 5(3), 103-110.

Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Heryanti, H., & Masulili, M. F. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin. Halu Oleo Legal Research, 4(2), 261-275.

Hermansyah, E. (2019). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Kegiatan Penambangan Galian C Di Wilayah Hukum Polres Pemalsang (Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).

Huda, M. M., & Windrayadi, Y. D. P. (2020). Kajian Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Penambang Batu Kapur Di Desa Leranwetan Kecamatan Palang. Oportunitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Kewirausahaan Dan Koperasi, 1(02), 18-23.

Ismayana, D. (2019). Penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Pertambangan Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 597/Pid. Sus/2018/Pn. Blb.

Kristiawan, A., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara. Jurnal Daulat Hukum, 1(1).

Lavian Chandra, J. (2020). Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin (Doctoral Dissertation).

Malee, K. Y. (2021). Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pertambangan Illegal Mining Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Lex Privatum, 9(8).

Nasikhan, M. (2020). Pertambangan Batu Kapur Ditinjau Dari Pasal 69 Uu No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup (Studi Di Sekapuk Gresik). Al-Syirkah, 1(1), 49-58.

Pratiwi, P., Myrna, R., & Utami, S. B. (2021). Pengendalian Usaha Pertambangan Di Kabupaten Bandung Barat. Jane-Jurnal Administrasi Negara, 13(1), 102-107.

Rahmawati, F. S. R. (2022). Penertiban Pertambangan Batu Kapur Ilegal Dalam Rangka Perlindungan Masyarakat Yang Terdampak Di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Rusyuniardi, C. C. (2020). Kekuatan Mengikat Izin Usaha Pertambangan Dalam Hukum Pertambangan Di Indonesia. Lex Et Societatis, 8(1).

Sucantra, I.M.B, dkk. (2019). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba), Jurnal Analogi Hukum, 1 (3).

Supriatin, L., & Akhmaddhian, S. (2017). Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang Undang Pemerintah Daerah (Studi Di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat). Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 64-76.

Wahyuni, S., & Solihin, H. U. I. (2021). Penggalian Tambang Ilegal yang Terjadi di Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6. A Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Wajah Hukum, 5(1), 363-367.

Buku

Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-021-022/PUU-I/2003

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kewajiban Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Internet

http://p3ejawa.menlhk.go.id/news175-izin-lingkungan.html

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-15-I-P3DI-Agustus-2021-240.pdf

https://docplayer.info/57473639-Bab-iii-metode-penelitian-maka-penelitian-ini-juga-termasuk-penelitian-preskriptif-penelitian-deskriptif.html

https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan

https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20220418-konferensi-pers-pp-15-tahun-2022-tentang-perlakuan-perpajakan-dan-atau-pnbp-di-bidang-usaha-pertambangan-batubara-dan-perpres-55-tahun-2022-tentang-pendelegasian-pemberian-perizinan-berusaha-di-bidang-pertambangan-minerba




DOI: https://doi.org/10.31604/justitia.v8i2.%25p

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora