PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR DI KAWASAN HUTAN TANPA SURAT IZIN BERUSAHA (Studi Putusan Nomor : 380/Pid.B/LH/2023/PN TJK)

Abstract

Artikel ilmiah ini membahas isu tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kawasan  Hutan Tanpa Surat Izin Berusaha (Studi Putusan Nomor : 380/Pid.B/Lh/2023/Pn Tjk) dan Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kawasan  Hutan Tanpa Surat Izin Berusaha (Studi Putusan Nomor : 380/Pid.B/Lh/2023/Pn Tjk). Dengan menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis yang mana mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum selaku suatu wadah sosial yang nyata dan pragmatis dalam pola kehidupan masyarakat. Faktor kemiskinan selalu dijadikan alasan bagi masyarakat sehingga mereka sangat menggantungkan hidupnya dari aktivitas penebangan pohon, Pasal 83 ayat 1 huruf a Jo Pasal 12 huruf d undangundang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. PP No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.