Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad Hoc
Abstract
Penelitian ini berawal dari masih rendahnya pengetahuan politik masyarata. Masyarakat yang menjadi penyelenggara pemilu secara otomatis juga memiliki pengetahuan politik yang masih rendah. Dilihat dari fungsi partai politik yang memiliki tugas memberikan pendidikan Pendidikan politik bagi masyarakat masih belum maksimal. Maka dirasa perlu untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat guna menambah kesadaran masyarakat tentang politik. Bahwa politik bukan hanya sekedar untuk mendapatkan kekuasaan, politik mengajarkan kita bagaimana proses demokrasi yang baik dan sesuai dengan peraturan.
Kata Kunci: Pendidikan Politik, Penyelenggara Pemilu Ad Hoc.
Full Text:
PDFReferences
Affandi, Idrus. (2011). Pendidikan Politik: mengefektifkan Organisasi Pemuda Melaksanakan Pendidikan Politik Pancasila dan UUD 1945.Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
Alfian. (1986). Pemikiran dan Perubahan Politik. Jakarata: Gramedia.
Amirmachmud. (1987). Pembangunan Politik Dalam Negeri. Jakarta: Gramedia.
Balla, John dan Ramadhan, (1999). Panduan Pendidikan Politik untuk Fasilitator.Yogyakarta: Kerjasama PACT dan Insist.
Betni H. Purba, Beti H,, dkk. (2012). Buku Pedoman Pendidikan Politik. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Branson, Margaret S., dkk. (1999). Belajar Civic Education dari Amerika. Yogyakarta: LKiS.
Fakih, Mansour, dkk., (1999). Panduan Pendidikan Politik untuk Rakyat. Yogyakarta: Kerjasama PACT dan Insist.
Handoyo, Eko dan Lestari, Puji. (2017). Pendidikan Politik. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
Kartono, Kartini. (2009). Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa. Bandung. Mandar Maju.
Khoiron, M. Nur, dkk. (1999). Pendidikan Politik bagi Warga Negara (Tawaran Operasional dan Kerangka Kerja). Yogyakarta: LKiS.
Lickona, Thomas. (2013). Educating for Character: Mendidik untuk Membentuk Karakter, Bagaimana Sekolah dapat memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Bertanggung Jawab. Jakarta: Bumi Aksara.
Mahardika, Timur. (2001). Pendidikan Politik Pemberdayaan Desa Panduan Praktisi: Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
Masyitoh, Iin Siti. (2008). Memahami Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: UPI Bandung. Naning, Ramdlon. (1982). Pendidikan Politik dan Regenerasi. Yogyakarta: Liberty.
Sumantri, Endang, dkk. (2003). Pendidikan Politik. Jakarta: Universitas Terbuka.
Sunatra. (2016). Pendidikan Politik Kewarganegaraan. Bandung: LeKKaS
Surbakti, Ramlan. (1984). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Surabaya: Universitas Airlangga.
Ubaidillah, A. dkk. (2000). Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
Wahab, A. Azis. (1996). Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik: Model Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia Menuju Warga Negara Global. Bandung: IKIP Bandung.
Winataputra, Udin S. dan Budimansyah, Dasim. (2007). Civic Education: Landasan, Bahan Ajar, dan Kultural Kelas. Bandung: SPS UPI Bandung..
DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.314-328
Article Metrics
Abstract view : 8434 timesPDF - 5692 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.