PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP TINGKAT KORUPSI (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia yang Disurvei KPK Tahun 2018)

Azishanindya Listivaniputri, Indrawati Yuhertiana

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi pengelolaan anggaran terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah serta menganalisis bagaimana transparansi pengelolaan anggaran pemerintah provinsi di Indonesia berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.52/1797/SJ. Populasi penelitian adalah 34 provinsi di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah 19 provinsi di Indonesia yang telah disurvei KPK. Jenis penelitian ini adalah penelitian kombinasi atau mixed methods. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data variabel independen diperoleh dari situs web resmi masing-masing provinsi, sedangkan data variabel dependen diperoleh dari laporan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2018 yang diterbitkan KPK. Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan SPSS 25 lalu dilanjutkan dengan menganalisis data transparansi pada situs web resmi masing-masing provinsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang negatif signifikan antara transparansi pengelolaan anggaran terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi. Namun, masih banyak pemerintah provinsi pada tahun 2018 yang belum melaksanakan transparansi pengelolaan anggaran daerah secara maksimal sesuai peraturan yang berlaku.

Keywords


transparansi anggaran; tingkat korupsi; mixed methods

Full Text:

PDF

References


Ariva, M. S. Q. P., & Ermawati, E. (2020). Determinants Influencing the Level of Corruption in Indonesia Local Governments. Journal of Economics and Behavioral Studies, 12(4), 34–42.

Arwati, D., & Latif, D. V. (2019). Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Transparansi Keuangan dalam E-government Kota Bandung. Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Perbankan, 5(2), 31–39.

Azwar, A. A., & Saragih, R. (2018). Does Corruption Affect Poverty in Indonesia? Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, 11(1), 1–14.

Brusca, I., Manes Rossi, F., & Aversano, N. (2018). Accountability and Transparency to Fight against Corruption: An International Comparative Analysis. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 20(5), 486–504.

De Simone, E., Gaeta, G. L., & Mourão, P. R. (2017). The Impact of Fiscal Transparency on Corruption: An Empirical Analysis Based on Longitudinal Data. B.E. Journal of Economic Analysis and Policy, 17(4), 1–17.

Frolova, I., Voronkova, O., Alekhina, N., Kovaleva, I., Prodanova, N., & Kashirskaya, L. (2019). Corruption as an obstacle to sustainable development: A regional example. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 7(1), 674–689. 1(48)

Gans-Morse, J., Borges, M., Makarin, A., Mannah-Blankson, T., Nickow, A., & Zhang, D. (2018). Reducing bureaucratic corruption: Interdisciplinary perspectives on what works. World Development, 105, 171–188.

Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah : Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal Akuntansi Pemerintahan, 2(1), 53–64.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. 9 Mei 2012. Jakarta.

Kabir, Md. Rezwanul, Ara Taznin Bithi, M. T., Aktar Jyoti, T., & Rahman, T. (2021). A Unique Study of Corruption in Bangladesh. Saudi Journal of Humanities and Social Sciences, 6(1), 18–25.

Kartika, M. (2021). 58 Persen Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Terjadi di Pemda. Diakses pada 2 November 2021, dari https://www.republika.co.id/berita/qzw1ue487/58-persen-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk-terjadi-di-pemda.

Lewis, B. D., & Hendrawan, A. (2020). The impact of public sector accounting reform on corruption: Causal evidence from subnational Indonesia. Public Administration and Development, 40(5), 245–254.

Muhamad, N., & A. Gani, N. (2020). A decade of corruption studies in Malaysia. Journal of Financial Crime, 27(2), 423–436.

Nulailah, N., & Syamsul, S. (2021). Indeks Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Bagaimana Perkembangannya?. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi, 7(2), 180–195.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.

Sabani, A., Farah, M. H., & Sari Dewi, D. R. (2019). Indonesia in the spotlight: Combating corruption through ICT enabled governance. Procedia Computer Science, 161, 324–332.

Salle, A. (2016). Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 1(1), 1–19.

Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). Jurnal Legislasi Indonesia, 15(3), 249–262.

Soegiono, A. N. (2017). Agenda Open Government Memerangi Korupsi Melalui Inisiatif Open Data. Integritas, 3(2), 1.

Suryandari, S. (2021). Korupsi di Indonesia Sudah Ada Sejak Era VOC. Diakses pada 4 November 2021, dari https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/400591/korupsi-di-indonesia-sudah-ada-sejak-era-voc.

Suwarno, S. (2006). Birokrasi dan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Sejarah (Catatan Keprihatinan Seorang Muslim). Millah, 5(2), 217–230.

Transparency International, (2014). Transparency International Corruption Perceptions Index 2014. Diakses pada 30 Oktober 2021, dari www.transparency.org/en/cpi/2014.

Transparency International, (2015). Transparency International Corruption Perceptions Index 2015. Diakses pada 30 Oktober 2021, dari www.transparency.org/en/cpi/2015.

Transparency International, (2016). Transparency International Corruption Perceptions Index 2016. Diakses pada 30 Oktober 2021, dari www.transparency.org/en/cpi/2016.

Transparency International, (2017). Transparency International Corruption Perceptions Index 2017. Diakses pada 30 Oktober 2021, dari www.transparency.org/en/cpi/2017.

Transparency International, (2018). Transparency International Corruption Perceptions Index 2018. Diakses pada 30 Oktober 2021, dari www.transparency.org/en/cpi/2018.

Transparency International, (2021). What We Do. Diakses pada 30 Oktober 2021, dari www.transparency.org/en/research.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 16 Agustus 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Jakarta.

Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Jurnal Yuridis, 1(2), 169–182.

Wijayanti, P., & Latifa, D. R. (2019). Kontribusi Alokasi Dana Pemerintah Pusat Terhadap Ketepatan Waktu Penyusunan APBD. Simposium Nasional Akuntansi XXII, 1–18.




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i6.2022.1965-1975

Article Metrics

Abstract view : 978 times
PDF - 594 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share