ANALISIS PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024

Amir Amir, Tabah Maryanah, Robi Cahyadi Kurniawan

Abstract


Logistik dan keuangan merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), maka dibutuhkan suatu tata kelola yang baik agar agenda demokrasi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Permasalahan logistik yang sering terjadi di Pemilu belakangan ini adalah menyangkut masalah penatausahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparasi dan akuntabel. Antara pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan komisi pemilihan umum memiliki hubungan yang sangat jelas. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara menjadi kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan komisi pemilihan umum. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu: telaah dokumen, observasi dan wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah, Sekretaris, Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, staf, dan operator. Hasilnya ialah pengelolaan barang milik negara yang didalamnya termasuk logistik pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung tengah sudah cukup baik, ini terlihat dengan sudah terdistribusinya logistik petugas pantarlih untuk tahapan coklit pemilu tahun 2024. Namun perlu beberapa perbaikan dan penguatan disektor sumber daya manusia serta infrastruktur gudang agar pemilu seretak tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar serta sesuai dengan jadwal tahapan, sehingga cita-cita kita bersama untuk menghasilkan pemilu serentak tahun 2024 yang sukses baik itu penyelenggaraannya maupun pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.

Keywords


Pemilu, Keuangan, Logistik, Pengelolaan Logistik.

Full Text:

PDF

References


Danylo, N, H., and Lemer, A., 1998. Asset Management for the Public Work Manager Challenges and Strategies, “Findings of the APWA Task Force on Asset Management, american Public Work Association”. Kansas City: MO.

Handoko, T. Hani, 2003. Manajemen. Edisi 2. Cetakan 18. Yogyakarta: BPFE. Hariyono, 2003. Modul Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah. Pusdiklat Keuangan Umum.

Mardiasmo, 2002. Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Miles, Matthew B., Huberman, A. Michel, dan Saldana, Johnny, 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Edition 3. California: Sage Publications, Inc.

Siregar, Doli D., 2004. Manajemen Aset. Jakarta: PT Gramedia.

Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah, 2010. Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, bandung: Fokusmedia.

Terry, George R, 1974. Principle of Management. Illinois: Richard D. Irwin, Inc.

Todaro, Michael., and Smith, Stephen C., 2006. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan Jilid 1. Terjemahan Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mada, Sukmajati. (2018). Pembiayaan Pemilu di Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

Hasibuan, Malayu. S.P. (2016) Manajemen: Dasar, Penegrtian dan masalah. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Barratt, M. (2004). Understanding the Meaning of Collaboration in the Supply Chain. Supply Chain Management: An International Journal, 9(1), 30–42.

Kusumastuti, I. D. (2014). Peranan Manajemen Logistik dalam Organisasi Publik. Jakarta: Universitas Terbuka.

Labolo, M., & Ilham, T. (2015). Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia. Rajawali Pers.

Labolo, M., & Ilham, T. (2015). Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia. Rajawali Pers.

Azizah, Nur., ariyani, Rina dan Susilo, Eko Budi, Modul Pembelajaran Manajemen Logistik Pemilu Kurikulum Program S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu, Konsorsium Pendidikan Tinggi Tata Kelola Pemilu Indonesia.

Asshiddiqie, J. (2007). Hukum Tata Negara Darurat. RajaGrafindo Persada.

Barkati, Z. I. (2018). Manajemen Distribusi Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Malinau: Pemilu.

Adinolfi, C., Bassiouni, D. S., Lauritzsen, H. F., & Williams, H. R. (2005). Humanitarian Response Office for the Coordination.

Cruijssen, F., Cools, M., & Dullaert, W. (2007). Horizontal Cooperation in Logistics: Opportunities and Impediments. Transportation Research Part E: Logistics & Transportation Review, 43(2), 129–142

Beamon, B. (2004). Humanitarian Relief Chains: Issues and Challenges. The 34th International Conference on Computer and Industrial Engineering.

Fitriani, I. D., Zulkarnaen, W., Sadarman, B., & Yuningsih, N. (2020). Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 4(2), 244–264.

Christopher & schooner. (2007). Incrementalism: Eroding the Impediments to a Global Publik Procurement Market”,dalam Journal of International Law.

Nainggolan,FrankyGilbert, 2017. Distribusi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017, Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Surbakti, Ramlan., Supriyanto, Didik dan Asy’ari, Hasyim, 2011. Menjaga Kedaulatan Pemilih, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Electoral Research Institute, 2015. Evaluasi Pemilu Legislatif 2014 Provinsi Papua, Moch. Nurhasim, Jakarta: Electoral Research Institute.

Komisi Pemilihan Umum, 2017. Buku Pintar Pengelolaan Logistik Tahun 2017, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i3.2023.1116-1125

Article Metrics

Abstract view : 8354 times
PDF - 2833 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bookmark and Share