Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar
Abstract
Pemerintahan desa mempunyai peran penting dalam tata kelola pemerintahan yang dapat membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab. Tata kelola yang baik dapat menghasilkan pelayanan publik yang optimal, melalui peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan profesioanal sehingga menghasilkan kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Optimalisasi pelayanan publik juga dilaksanakan oleh pemerintahan desa Pematang Johar dalam tata kelola pemerintahannya. Salah satu program yang dikembangkan oleh Desa Pematang Johar adalah program pelayanan administrasi dengan sistem aplikasi pelayanan administrasi dari Handphone Android. Namun, program ini belum dapat diterapkan secara menyeluruh bagi masyarakat dan pemerintahan dikarenakan kemampuan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi ini terbatas pada fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat yaitu kepemilikan handphone android yang dapat mendukung sistem aplikasi pelayanan administrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah program sistem aplikasi pelayanan administrasi pemerintahan desa ini diberi nama program e-Desa. Program ini tidak dapat terlaksana dengan baik karena keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sistem program e-Desa ini. Tidak optimalnya program e-Desa ini juga akhirnya menghambat tata kelola pemerintahan desa Pematang Johar.
Full Text:
PDFReferences
Botutihe, N. (2017). Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Pada Rumah Sakit Aloe Saboe Provinsi Gorontalo. PUBLIK: Jurnal Ilmu Administrasi, 6 (1) Tahun 2017 ISSN 2301 – 573X (Print) ISSN 2581 – 2084 (online); Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Hajar, Siti. 2013. Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Hamparan Perak, Penelitian Dosen Muda Internal: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2006. Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Direktorat Penelitian dan Pengembangan: Jakarta.
Kushandajani. (2016). Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 2 Nomor 1 Edisi Maret Tahun 2016
Kusnendar, Aang. (2018). Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Jurnal Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 3, April Tahun 2018, e-ISSN 2614 – 2945; Universitas Galuh
Mohi, Kurniati, Widya dan Mahmud, Irmanovika. (2018). Kualitas Pelayanan Publik di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo. Jurnal Publik: Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018, e-ISSN: 2581 – 2084 dan ISSN: 2301 – 573X; Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
Nursetiawan, Irfan. (2020). Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Smart Village. Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 7 Nomor 1, April Tahun 2020, e-ISSN 2614 – 2945; Universitas Galuh
Pasolong, Harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik, Alfabeta: Bandung.
Rahadian, Adinda Permatasari. 2011. Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Pada Kementerian Pertanian. Jurnal Dialog Kebijakan Publik Edisi 3 September 2011.
Rosidi, Abidarin dan Fajriani, Anggraeni. 2013. Reinveinting Government, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik. Andi: Yogyakarta.
Syafri, Wirman. 2014. Studi Tentang Administrasi Publik. Erlangga: Jakarta.
Sugiman (2018). Pemerintahan Desa. Jurnal Binamulia Hukum Volume 7 No. 1 Edisi Juli 2018; Universitas Padjajaran
Tussholiqah, Ari Barokah (2014) Kualitas Manajemen Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Kualitas Manajemen Pelayanan Publik Perijinan Surat Tanah Hijau di Kota Surabaya), Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 2 Nomor 1 Edisi Januari 2014, ISSN 2303 – 341X, Universitas Airlangga; Surabaya
Kebijakan:
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.136-142
Article Metrics
Abstract view : 4397 timesPDF - 1344 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.