Otonomi Daerah di Aceh: Sinergi atau Tantangan bagi Pemerintah Pusat
Abstract
Otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu reformasi penting dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif. Metode yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendektan kualitatif dengan teknik analisis konten. Artikel ini mengkaji apakah otonomi daerah menciptakan sinergi atau justru menjadi tantangan bagi pemerintah pusat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi otonomi daerah di Aceh mencerminkan integrasi nilai-nilai lokal dalam kerangka negara kesatuan. Kekhususan Aceh, seperti penerapan syariat Islam, pembentukan partai politik lokal, dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus, menegaskan bagaimana desentralisasi dapat memperkuat identitas lokal sembari menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). penerapan otonomi daerah di Aceh menghadapi sejumlah tantangan. Harmonisasi qanun dengan hukum nasional, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta distribusi manfaat ekonomi yang adil menjadi isu utama. Selain itu, tantangan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah dan pusat. Dengan pendekatan inklusif, dialog berkelanjutan, dan pengawasan yang efektif, otonomi daerah di Aceh memiliki potensi besar untuk menciptakan tata kelola yang responsif, adil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Kata kunci: Otonomi Daerah, Aceh, dan TantanganFull Text:
PDFReferences
Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). Decentralization And Development: Policy Implementation In Developing Countries. University of California Press.
Dwiyanto, A. (2018). Administrasi Publik: Desentralisasi Kelembagaan Dan Aparatur Sipil Negara. UGM PRESS.
Ferizaldi. (2016). Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia. Unimal Press.
Gunawan, R. M. B. (2021). GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance)-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.
Hofman, B., & Kaiser, K. (2004). The making of the big bang and its aftermath: a political economy perspective. Reforming Intergovernmental Fiscal Relations and the Rebuilding of Indonesia. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 15–46.
Indonesia., K. D. N. R. (2022). Laporan tahunan pelaksanaan otonomi daerah dan evaluasi kebijakan desentralisasi. Kementerian Dalam Negeri.
Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
Jalil, Husni, et al. (2010). IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006*). Kanun, 2 (50).
Karianga, H. (2017). Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah. Prenada Media.
Kuncoro, M. (2004). Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Penerbit Erlangga.
Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS), 3(2), 203–210.
Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru. Penerbit Andi.
Murdiyanto Eko. (2020). Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
Mustanir, A., Ibrahim, M., Sofyan, B., SIP, M. A. P., & Sadapotto, A. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Penerbit Qiara Media.
Purba, R. B. (2023). Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi. CV. Merdeka Kreasi Group.
Rahman, D. A., Abubakar, M., Rizwan, M., Muntasir, M., & Hidayat, B. (2024). Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 9(3), 183–194. https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4459
Ridwan, I. H. J., & Achmad Sodik, S. H. (2023). Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah. Nuansa Cendekia.
Rikza, M. F. (2022). Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi. Public Service and Governance Journal, 3(01), 81–86.
Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization In Comparative Perspective: Theory And Practice In Developing Countries. International Review Of Administrative Sciences, 47(2), 133–145. https://doi.org/10.1177/002085238104700203
Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (1983). Decentralization And Development: Policy Implementation In Developing Countries. University of California Press.
Dwiyanto, A. (2018). Administrasi Publik: Desentralisasi Kelembagaan Dan Aparatur Sipil Negara. UGM PRESS.
Ferizaldi. (2016). Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia. Unimal Press.
Gunawan, R. M. B. (2021). GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance)-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.
Hofman, B., & Kaiser, K. (2004). The making of the big bang and its aftermath: a political economy perspective. Reforming Intergovernmental Fiscal Relations and the Rebuilding of Indonesia. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 15–46.
Indonesia., K. D. N. R. (2022). Laporan tahunan pelaksanaan otonomi daerah dan evaluasi kebijakan desentralisasi. Kementerian Dalam Negeri.
Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
Jalil, Husni, et al. (2010). IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006*). Kanun, 2 (50).
Karianga, H. (2017). Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah. Prenada Media.
Kuncoro, M. (2004). Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Penerbit Erlangga.
Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS), 3(2), 203–210.
Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru. Penerbit Andi.
Murdiyanto Eko. (2020). Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
Mustanir, A., Ibrahim, M., Sofyan, B., SIP, M. A. P., & Sadapotto, A. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Penerbit Qiara Media.
Purba, R. B. (2023). Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi. CV. Merdeka Kreasi Group.
Rahman, D. A., Abubakar, M., Rizwan, M., Muntasir, M., & Hidayat, B. (2024). Otonomi Daerah Khusus Aceh: Jembatan menuju Rekonsiliasi atau Sumber Ketegangan Baru. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 9(3), 183–194. https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4459
Ridwan, I. H. J., & Achmad Sodik, S. H. (2023). Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah. Nuansa Cendekia.
Rikza, M. F. (2022). Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi. Public Service and Governance Journal, 3(01), 81–86.
Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization In Comparative Perspective: Theory And Practice In Developing Countries. International Review Of Administrative Sciences, 47(2), 133–145. https://doi.org/10.1177/002085238104700203
Santoso, P. (2018). Otonomi Daerah: Antara Sinergi dan Tantangan bagi Pemerintah Pusat. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal, 2(1), 25–38.
Statistik, B. P. (2022). Indeks kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah 2022. BPS.
Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2021). Keuangan di era otonomi daerah. Penerbit Andi.
Suharyanto, D. (2022). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan lokal sebagai upaya memperkuat otonomi daerah. Kompas.
Susanti, M. H. (2017). Otonomi Daerah. Magnum Pustaka.
Zein, M. H. M. (2023). Reformasi Birokrasi: Dunia Birokrasi dan Pemerintahan. Sada Kurnia Pustaka.
Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan teori keagenan pada kinerja keuangan daerah dan belanja modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi, 7(1), 11–21.
Zulkarnain, N. J. R. (2023). Hukum Pemerintahan Daerah. PT Inovasi Pratama Internasional.
https://ksp.go.id/hari-otonomi-daerah-2024-moeldoko-saatnya-daerah-ambil-peran-wujudkan-ekonomi-hijau.html
DOI: http://dx.doi.org/10.31604/jim.v8i4.2024.2063-2-72
Article Metrics
Abstract view : 0 timesPDF - 0 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.