EKSISTENSI EKSEPSI TERHADAP SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM PERKARA PENGERUSAKAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDEMPUAN)

Abstract

Istilah eksepsi diatur dalam pasal 156 KUHAP, yang bertujuan untuk mengoreksi tata urutan penyusunan sebuah dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dengan implikasi yuridis berupa batalnya sebuah dakwaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan sekaligus membahas berwenang atau tidak berwenangnya suatu Pengadilan mengadili suatu kasus, diterima atau tidak diterimanya sebuah dakwaaan dan apakah perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan sebagai kasus pidana atau bukan. Penelitian ini menggunakan penelitian  hukum normatif untuk memperoleh data skunder, dengan menggunakan pendekatan empiris, untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif untuk memperoleh jawaban dari pokok permasalahan yang dibahas.  Pembahasan bahwa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan masih cenderung tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa secara utuh dan menyeluruh sehingga mengakibatkan surat dakwaan menjadi kabur (obscur libel) hali ini dapat merugikan terdakwa dalam membela dirinya dihadapan persidangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi Ekspsi terhadap Surat Dakwaan Batal Demi Hukum dalam perkara Pengerusakan diPengadilan Negeri Padangsidempuan baru satu yang dikabulkan Majelis Hakim karena Hakim masih cenderung berpihak kepada Penuntut Umum dari pada melindungi Hak-Hak terdakwa. Kesimpulan  diharapkan kepada aparat penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik harus mampu melaksakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melindungi hak-hak terdakwa dari surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap sehingga mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.

Kata Kunci : Eksepsi, Surat Dakwaan Batal Demi Hukum dan Pengerusakan