TINJAUN YURIDIS PERAN NOTARIS/PPAT PADA KASUS PEMINDAHAN ASET NIRINA ZUBIR

Chatrin Intan Sari, Liza Priandhini

Abstract


Fakta hukum dari kasus Nirina Zubir adalah adalah pemindahan hak  atas aset berupa tanah milik Ibunya. Proses pemindahan hak yang disinyalir oleh oknum mafia tanah membuat peneliti tertarik mengkaji lebih dalam. Maka dengan ini tertarik dibahas mengenai Sanksi apa yang dapat diterima oleh Notaris/PPAT yang membuat akta otentik atas tanah berdasarkan akta jual beli dengan proses tidak wajar? Bagaimana proses pembuatan akta otentik yang baik dan benar yang dibuat oleh Notaris/PPAT? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Notaris/Pejabat Akta Tanah yang membuat akta otentik tentang tanah dengan proses yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku hingga berpotensi merugikan pihak-pihak lain dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Pemberian sanksi terhadap Notaris/PPAT diharapkan agar dalam melaksanakan pekerjaannya, Notaris/PPAT harus lebih berhati-hati dan teliti agar tidak timbul kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut.                 


Keywords


sanksi, akta jual beli, Notaris, PPAT

Full Text:

PDF

References


Nailu Vina Amalia, ‘Jual Beli Tanah Dalam Hukum Tanah Atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bertingkat Yang Dibuat Oleh Notaris’ (2021) Notaire Universitas Airlangga

Isis Ikhwansyah dan Indra Prayitno, ‘Dualisme Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Tatanan Sistem Hukum Nasional’ (2020) Asy-Syari’ah Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung

Ela Nurlaela, ‘Status Akta Perbankan Syariah Yang Dibuat Oleh Notaris Dihubungkan Dengan Kewenangan Yang Diatur Oleh Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris’ (2020) Aktualita (Jurnal Hukum) Universitas Islam Bandung (Unisba)

Andi Mutmainnah, Ma’ruf Hafidz, dan Mu. Rinaldy Bima, ‘Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris’ (2020) Kalabbirang Law Journal Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia

Sry Wahyuni, Baso Madiong, dan Zulkifli Makkawaru, ‘Analisis Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Di Kota Makassar’ (2021) Jurnal Paradigma Administrasi Negara Program Pascasarjana Universitas Bosowa 131

Muhamad Rasyad, ‘Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris Dikabupaten Agam’ (2019) Soumatera Law Review Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi - LLDIKTI - Wilayah X

Riza Zulfikar, ‘Analisis Yuridis Mengenai Peran PPAT Dalam Pendaftaran Tanah’ (2019) SOSIOHUMANITAS Universitas Langlangnbuana

Agus Santoso, ‘Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Notaris-Ppat Dalam Menjalankan Kewenangan Jabatannya’ (2020) Jurnal Hukum Dan Kenotariatan Universitas Islam Malang

CNN Indonesia, ‘Kronologi Lengkap Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir’, diakses 27 January 2022.

Adjie Prananto, ‘Layanan Notaris Secara Elektronik Dalam Masa Pandemi Covid-19’ (2021) Spektrum Hukum 18.2.

Henry Lbn Toruan Donald, ‘Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris’ (2020) Jurnal Penelitian Hukum De Jure Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Harnita Harnita, Muazzin Muazzin, dan Zahratul Idami, ‘Tanggung Jawab PPAT Dalam Penetapan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kota Banda Aceh’ (2019) Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Universitas Udayana

Rika Budi Antawati dan Fuad Mas’ud, ‘Menginvestigasi Kunci Penentu Keberhasilan Usaha Pada Profesi Notaris (Studi Fenomenologi Terhadap Notaris Di Kota Semarang Dan Sekitarnya)’ (2019)JURNAL BISNIS STRATEGI Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP)

Nazili Abdul Azis, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Proses Penyidikan Terkait Pemanggilan Notaris PenggantI’ (2021) Otentik’s : Jurnal Hukum Kenotariatan (Universitas Pancasila

Ni Putu Mirayanthi Utami, ‘Peran Notaris Dalam Mendukung Investasi Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)’ (2020) Acta Comitas Universitas Udayana

Kadek Cahya Susila Wibawa, ‘Menakar Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Perspektif Bestuurs Bevoegdheid’ (2019) CREPIDO (Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP)

Mim Nasrah Rasyid, Muhammad Jufri Dewa, dan Muhammad Sabaruddin Sinapoy, ‘Analisis Hukum Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris’ (2021) Halu Oleo Legal Research Universitas Halu Oleo.




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i6.3211-3221

Article Metrics

Abstract view : 6792 times
PDF - 3109 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora