STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MAROS

Andi Atrianingsi, Andi Muhammad Idul Fitri

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana tingkat kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah,Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi, mengidentifikasi dan meningkatkan pendapatan asli daerahnya dalam rangka implementasi otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab di Kabupaten Maros. Hasil Penelitian Menunjukkan Data menunjukkan juga bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi, karena lebih banyak bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat dibandingkan dengan PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah, sehingga memungkinkan terjadinya campur tangan atau pengontrolan yang tinggi oleh pemerintah pusat terhadap proses pembangunan daerah dalam realitas hubungan antara pusat dan daerah. Selama periode pengamatan Nampak bahwa rata-rata kontribusi bantuan dan sumbangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar 82,75 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Maros masih sangat dominan, atau dengan kata lain kemampuan atau kemandirian pemerintah daerah sangat rendah.


Keywords


Peningkatan, Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Maros.

Full Text:

PDF

References


Arifin, Zainal, 2000. Kemampuan dan Kesiapan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan otonomi Daerah yang Luas, Nyata dan Bertanggungjawab. Prisma, Volume XII,No. 3.

Azis, Yaya M. Abdul (ed.), 1998. Visi Global. Antisipasi Indonesia Memasuki Abad 21. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Black, A. James dan Champion J.D., 1992. Metode dan Masalah Penelitian Sosial. Eresco, Bandung.

Bryant dan White, 1987. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. LP3Es. Jakarta.

Davey, Kenneth, 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga. Terjemahkan. Amnullah. UI Press. Jakarta.

Effendi, Sofyan, dkk. 1996. Membangun Martabat Manusia. Peranan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Pembangunan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Faisal, Sanapiah, 1995. Format-format Penelitian Sosial. Dasar-dasar dan Aplikasi. Rajawali Press, Jakarta.

Handayaningrat, Soewarno, 1986. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Gunung Agung, Jakarta.

Hicks, G. Herbert dan Gullet R. G, 1995. Organisasi, Teori dan Tingkah Laku. Bumi Aksara, Jakarta.

Indrawijaya, A. I, 1989. Perilaku Organisasi. Sinar Baru, Jakarta.

Insukindro, dkk, 1994. Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Laporan Penelitian Kursus Keuangan Daerah. FE - UGM. Yogyakarta.

Islamy, Irfan, 1984. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Bina Aksara. Jakarta.

Kaho, Yosef Riwu, 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Administrasi Pembangunan. Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. LP#ES, Jakarta.

Pusat dan Pemerintah Daerah. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Supriatna, Tjahya, 1993. Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah. Bumi Aksara. Jakarta.

Sugiyono. 1992. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.

Suriasumantri, S. Jujun, 1995. Filsafat Ilmu. Sebuah Pengantar Populer. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sutarto, 1995. Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Thoha, Miftah, 1991. Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi. PT. Widya Mandala, Yogyakarta.

Tjokroamidjoyo, Bintoro, 1974. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3ES, Jakarta.

Manajemen Pembangunan. Haji Masagung, Jakarta.

dan Mustopadidjaya, 1993. Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan. Perkembangan Teori dan Penerapan. LP3S, Jakarta.

Toffler, Alvin, 1987. Kejutan dan Gelombang. (terjemahan). Pantja Simpati, Jakarta.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Vredenbergt, J., 1984. Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. PT. Gramedia, Jakarta.

Waluyo dan Wirawan, 1996. Perpajakan Indonesia. Salemba. Jakarta.

Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam Era Globalisasi. Ramadhan. Bandung.

esehatan di Indonesia. Rajawali Pers, Depok.




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.899-911

Article Metrics

Abstract view : 496 times
PDF - 295 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora