PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK APARTEMEN ATAS DASAR PPJB TERHADAP PENERBITAN SHMSRS

Zana Zerlina, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman

Abstract


Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 dinyatakan yaitu Sertifikat Hak Milik Atas satuan Rumah Susun ialah tanda bukti kepemilikan atas sarusun. Adanya perlindungan hukum pemilik apartemen terhadap penerbitan SHMSRS sangat diperlukan, karena semakin banyak pengembang yang hanya mementingkan aspek keuntungan semata bagi perusahaan pengembang. Pada penelitian ini bertujuan guna mengerti faktor yang menjadikan penghambat penerbitan SHMSRS pada apartemen serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pemilik apartemen Atas Dasar PPJB terhadap penerbitan SHMSRS. Cara penelitian pada penulisan ini mengunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menelaah dan mengkaji data sekunder.Hasil penelitian menyimpulkan bahwasehubungan dengan faktor penghambat penerbitan SHMSRS pada apartemen merupakan tindakan melanggar hukum oleh developer, yang menyebabkan pembeli mengalami kerugian pada saat mengalihkan atau menjual apartemen Atas Dasar PPJB tanpa penerbitan SHMSRS. Adapun perlindungan hukum terhadap pemilik satuan Rumah Susun adalah : 1.) KUHPer; 2.) UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun; dan 3.) UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. 


Keywords


Perlindungan Hukum; Pemilik Apartemen; Penerbitan SHMSRS.

Full Text:

PDF

References


Harjono, Dhaniswara K, Hukum Properti, (Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia 2016) 200

Hutagalung, Arie S, Kondominium : permasalahannya, (Badan Penerbit Universitas Indonesia 2002) 2

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (PT. Citra Aditya Bakti 2000) 53

Rosmidi, Mimi dan Imam Koeswahyono, Konsepsi Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dalam Hukum Agraria, (Setara Press 2010) 12

Santoso, Urip, Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak atas Tanah, (Kencana 2010) 76

Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Sinar Grafika 2004) 93

Soeroso, R, Pengantar Ilmu Hukum, (Sinar Grafika 2015) 254

Sutedi, Adrian, Hukum Rumah Susun dan Apartemen, (Sinar Grafika 2010)

Anda Setiawati, “Upaya Hukum Terkait Masalah Penjualan Rumah Susun Yang Diikat Dengan PPJB” (2019) Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 1, 8

Andy Hartanto. “Kepemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun” (2013) Jurnal Rechtens 1, 2

Aulia Rahmawati, “Hukum Apartemen Dalam Prakteknya Di Indonesia” (2018) Justitia Et Pax Jurnal Hukum 15, 27

Ayu Fitria Febriani, “Kebijakan Kepemilikan Rumah Susun di Indonesia” (2019) Lentera Hukum 15, 27

Galih Husain Fauzi Dan Ermanto Fahamsyah “Perlindungan Terhadap Konsumen Yang Tidak Mendapatkan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun” (2018) Jurnal Hukum Adigama 522, 536

M. Shafiyuddin Wafi, R. Suharto, Siti Malikhatun B, “Perolehan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Studi Di Star Apartemen), (2016) Diponegoro Law Journal 1, 6

Mulyani Oktavia. “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Kepemilikan Satuan Rumah Susun Yang Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibangun Diatas Tanah Hak Pengelolaan (Studi Kasus Apartemen Green Pramuka City)”. (2018) Bekasi : Universitas Presiden 1, 5

Putri Nurwulan Sarri, “Hak Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun Yang Berstatus Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan (Studi Kasus Putusan No.205/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST)”, (2016) Jakarta : Universitas Esa Unggul

Rio Y. Pongantung. “Perjanjian Pengikatan Jual Beli Oleh Para Pihak Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun”, (2018) Lex Privatum 183,184

Riswan Sendiko Putro, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli Apartemen”, (2018) Repository Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 1, 3

Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, Wardani Rizkianti. “Jual Beli Apartemen Kepada Pihak Ketiga Atas Dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)”. (2020) Adil : Jurnal Hukum 68, 70

Sri Redjeki Slamet. “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi” (2013) Lex Jurnalica 107, 113

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i4.565-577

Article Metrics

Abstract view : 1425 times
PDF - 1344 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora