PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU JUAL BELI KONTEN PORNOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL TWITTER
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Hawin, Christianto, CYBERPORNOGRAPHY: Kejahatan Pornografi Masa Kini (Revka Petra Media, 2016), 24.
Tim Penyusun, Hukum Perlindungan dan Peradilan Pidana (Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta 2019) 162.
Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Sinar Grafika 2002) 13-14.
Agustanti, Rosalia Dika, “Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabut Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan” (2020) 7 Jurnal Yuridis, 27, 30.
Saputra, Dadin Eka, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial” (2017) 9 Al-Adl: Jurnal Hukum, 263, 275.
Sari, Siti Nurul Intan dan Sylvana Murni D. Hutabarat, “Pendampingan Penggunaan Media Sosial yang Cerdas dan Bijak Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” (2020) 2 Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 34, 35.
Watie, Errika Dwi Setya, “Komunikasi dan Media Sosial” (2011) 3 Jurnal The Messenger, 69, 74.
Anonim, “Kamus Tekno - NSFW”, Kumparan.com, https://kumparan.com/jejaktekno/kamus-tekno-nsfw-1501416664810, diakses 22 Oktober 2020
Anonim, “Sensor Konten Negatif”, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, https://www.kominfo.go.id/content/detail/12893/sensor-konten-negatif/0/sorotan_media, diakses 12 Oktober 2020
Hasanah, Sovia, ”Ini Jerat Hukum untuk Penjaja Seks di Media Sosial”, Hukumonline.com, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5530c6177b530/ini-jerat-hukum-untuk-penjaja-seks-di-media-sosial, diakses 7 November 2020
Rakhmayanti, Intan, “Satu Dekade Terakhir Konten Pornografi Terbanyak Ada di Twitter, Kok Bisa?”, SINDONews, https://autotekno.sindonews.com/berita/1523845/207/satu-dekade-terakhir-konten-pornografi-terbanyak-ada-di-twitter-kok-bisa, diakses 29 September 2020
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606
DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i2.270-278
Article Metrics
Abstract view : 2582 timesPDF - 1373 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora