TINJAUAN YURIDIS UNDANG - UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LLEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KALIANDA

Reyvandi Guzel, Padmono Wibowo

Abstract


Pembahasan masalah ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat penerapan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda serta dapat mengetahui apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah setempat agar hak-hak narapidana. Tinjauan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terhadap  Pemenuhan Hak-Hak Narapidana  dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu dengan mengkaji aturan hukum, buku dan peraturan Perundang-Undangan, studi kepustakaan artikel, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan empiris yaitu dengan mengambil data-data dan fakta-fakta secara langsung dengan pihak yang berkaitan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Hak-Hak Narapidana di Lapas Kelas II A Kalianda belum optimal karena terbatasnya sarana dan prasarana, contohnya kurangnya ruang tahanan di LAPAS. Hal itu semua terjadi karena kurangnya anggaran dana dari Pemerintah Daerah.


Keywords


Hak, Narapidana, Pemerintah

Full Text:

PDF

References


Samosir, C. Djisman. Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Binacipta, 1992.

Humananda, N., Puji Pranowowati, and Yuliaji Siswanto. "Analisis permasalahan kesehatan pada narapidana di lembaga pemasyarakatan klas IIA Ambarawa." Artikel Penelitian. Ambarawa: Stikes Ngundi Waluyo (2014).

Sanusi, Ahmad. "Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Aspects of Health Carestowards Convicts And Inmates)." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10.1 (2016): 37-56.

Hasmawati, Hasmawati. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PALOPO." Journal I La Galigo| Public Administration Journal 2.2 (2019): 39-44.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksaan Warga Binaan.




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i3.183-189

Article Metrics

Abstract view : 248 times
PDF - 308 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora