OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CIKARANG, FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK

Rafi Rizaldi

Abstract


Penjatuhan sanksi pidana penjara yang berlebihan menyebabkan over kapasitas pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Indonesia.   Peningkatan jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia menyebabkan tidak optimalnya tujuan dari pemasyarakatan yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penelitian ini akan membahas faktor penyebab dan upaya penanggulangan dampak over kapasitas yang dilakukan lapas kelas II A Cikarang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif  dengan metode penelitian studi literature. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penyebab over kapasitas lapas antara lain penahanan pra persidangan yang berlebihan, kebijakan sanksi pidana kasus narkoba dan minimnya akses terpidana kepada advokat. Lapas Cikarang melakukan upaya-upaya penanggulangan dampak akibat over kapasitas seperti program reintegrasi sosial sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi over kapasitas, pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan lapas dan melindungi kesehatan fisik dan mental punghuni serta pengunjung


Keywords


Over Kapasitas, Sanksi Pidana, Lembaga Pemasyarakatan.

Full Text:

PDF

References


American Civil Liberties Union (2015) ‘Overcrowding and the Overuse of Imprisonment in the United States’, (May), pp. 1–23. Available at: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/RuleOfLaw/OverIncarceration/ACLU.pdf.

Angkasa, A. (2010) ‘Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana’, Jurnal Dinamika Hukum, 10(3), pp. 213–221. doi: 10.20884/1.jdh.2010.10.3.46.

BPHN (2015) ‘Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Badan Pembinaan Hukum Nasional’.

Coyle, A. (2002) Managing prisons in a time of change., International Centre for Prison Studies.

HAM, M. H. dan (2017) ‘Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan’, Berita Negara Republik Indonesia, (969), p. 90.

Indonesia (1999) ‘PP No 58 Tahun 1999’, Www.Bphn.Go.Id, 2(1). doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.

Institute for Criminal Policy Research (2016) ‘Prison: Evidence of its use and over-use from around the world’, p. 38. Available at: http://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/global_imprisonment_web2c.pdf.

Lofstrom, M. and Raphael, S. (2013) ‘Impact of Realignment on County Jail Populations’, Public Policy Institute of California. Available at www. ppic. org/main/publication. asp, (June).

Lubach, Ms. A. (2015) ‘Similarities and Differences of the Emerging Prison Problems in England and Wales vs. Kosovo: a Sociological and Criminological Perspective’, ILIRIA International Review, 5(1), p. 203. doi: 10.21113/iir.v5i1.17.

MacDonald, M. (2013) ‘Reducing California’s Overcrowded Prison Population’, Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science, 1(1), p. 2.

Menkumham (2018) ‘Permenkumhan RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Resmi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat’, Kemenkumham, Nomor 3(282), pp. 1–86. doi: 10.1093/bioinformatics/btk045.

Muradyan, D. (2008) ‘California’s response to its prison overcrowding crisis’, McGeorge Law Review, 39, pp. 482–502. doi: 10.1525/sp.2007.54.1.23.

Petersilia, J. (2014) ‘California Prison Downsizing and Its Impact on Local Criminal Justice Systems’, Harvard Law & Policy Review, 8(327), pp. 327–357.

Prisons and Health Prisons and Health’ (2014) World Health Organization, pp. 1–189. Available at: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/128603/PrisonandHealth.pdf;jsessionid=9D8EB2F358676D0942F6EA53A5307F94?sequence=1.

Purwana, R. (2005) ‘PM10 as predictor of ventilation efficiency of houses in relation to health effect’, Medical Journal of Indonesia, 14(4), pp. 237–241. doi: 10.13181/mji.v14i4.204.

Specter, D. (2010) ‘Everything Revolves Around Overcrowding: The State of California’s Prisons’, Federal Sentencing Reporter, 22(3), pp. 194–199. doi: 10.1525/fsr.2010.22.3.194.

UNODC (2003) ‘Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan Dalam Penjara’, p. 11. Available at: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/HB_on_Prison_Overcrowding._Indonesian.pdf.

Wootton, A. (2016) ‘AB 109 and its Impact on Prison Overcrowding and Recidivism: A Policy Analysis’, Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science, 4(1), p. 6.




DOI: http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i3.628-640

Article Metrics

Abstract view : 3011 times
PDF - 1626 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora