Penggunaan Barcode Pada Tanda Tangan Notaris Dilihat Dari Perspektif Teori Kepastian Hukum

Abstract

Dengan perkembangan jaman yang semakin maju menuju kepada era digital untuk meminimalisir penggunaan kertas. Banyak hal yang beralih menggunakan kecanggihan-kecanggihan teknologi untuk mempermudah apa yang sedang dilakukan, hal tersebut terjadi di berbagai sektor. Tanda tangan elektronik sebagai bagian dari pembaharuan hukum kenotariatan di Indonesia merupakan bagian dari cyber notary. Konsep cyber notary memberikan bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan notaris tidak lagi harus bertemu secara fisik (face to face) di suatu tempat tertentu. Beberapa aturan yang memberikan kemudahan pada notaris justru berbenturan terhadap kewajiban seorang notaris yang mengharuskan untuk melakukan penandatanganan minuta akta dengan menghadirkan para pihak secara langsung. Pada Pasal 16 UUJN huruf m diatur bahwa notaris wajib membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Jenis penelitian yakni dengan yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum serta norma untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi sehingga dapat ditemukannya penyelesaian masalah terkait isu yang telah diteliti. Akta relaas yang dibuat oleh notaris memungkinkan untuk seorang notaris menandatanganinya secara elektronik tetapi berbeda jika yang dibuat oleh notaris adalah akta partij, belum dapat menerapkan tanda tangan elektronik