Analisis Perlindungan Hukum Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dari Dampak Pencemaran Yang Bersumber Dari Kapal Di Wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

Abstract

Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya harus melindungi atau memberikan perlindungan terhadap Laut Surabaya. Dampak dari lalulintas pelayaran terhadap risiko pencemaran laut (sea polution risk) yang akan semakin marak terjadi seiring perdagangan bebas yang telah dilakukan Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut maka perlu dikaji upaya perlindungan hukum terhadap wilayah laut Surabaya dengan judul Analisis Perlindungan hukum oleh DLH dari dampak pencemaran yang bersumber dari kapal di wilayah pelabuhan tanjung perak Surabaya. Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu eksistensi peraturan hukum yang berlaku dalam upaya perlindungan terhadap wilayah Laut Surabaya dari dampak lalu lintas pelayaran dan upaya preventif yang dilakukan DLH Kota Surabaya dalam melindungi Laut Surabaya dari dampak lalu lintas pelayaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Eksistensi peraturan hukum yang khusus dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya masih bersifat umum dan tidak mengenai pencemaran lingkungan khususnya pada lingkuangan laut sebagai dampat lalu lintas pelayaran, sehingga belum ada perlindungan secara khusus terhadap Laut Surabaya dari pencemaran yang disebabkan oleh aktifitas pelayaran. DLH Kota Surabaya, sampai saat ini belum melakukan upaya preventif dalam melindungi laut Surabaya terhadap pencemaran laut yang bersumber dari aktifitas pelayaran karena kendala wewenang DLH masih cenderung dibatasi dalam upaya melakukan pengawasan kedalam area pelabuhan, yaitu oleh pihak PT. Pelindo III.