MENINGKATKAN JAMINAN PELINDUNGAN HUKUM UMKM DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI KABUPATEN KARAWANG

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota untuk mengurus pemberdayaan koperasi dan sub urusan usaha mikro. Melihat kondisi UMKM di Kabupaten Karawang tidak tumbuh dengan pesat. Sektor UMKM di Kabupaten Karawang terhambat oleh pendanaan dan pemasaran, maka dibutuhkan regulasi hukum yang mengatur tentang penguatan ekosistem UMKM serta iklim berusaha di sektor e-commerce sebagai bentuk upaya meningkatkan jaminan pelindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menafsirkan bagaimana bentuk pelindungan hukum terhadap UMKM mengacu pada norma hukum terkait, sehingga menghasilkan upaya strategis berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan daerah Karawang Nomor 7 tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro, melalui program pelatihan, kemitraan, meningkatkan daya saing, kemudahan perizinan usaha, pemasaran, perpajakan, pendanaan, pendataan informasi, kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan fasilitas. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karawang.