PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB TERBATAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS DALAM HAL PENAGIHAN UTANG PAJAK PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH DINYATAKAN PAILIT

Abstract

Penagihan utang pajak Perseroan Terbatas pailit yang harta pailitnya tidak cukup untuk membayar utang pajak, maka jurusita pajak dapat melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa kepada pengurus Perseroan Terbatas. Di dalam Peraturan Perundang-Undang Perpajakan, pengurus berkedudukan sebagai penanggung pajak Perseroan Terbatas. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara penelitian hukum kepustakaan dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permsalahan pokok dalam penelitian. Prinsip tanggung jawab terbatas tidak dapat diterapkan dalam hal terjadi penagihan utang pajak kepada pengurus (dalam hal ini direksi) dari Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit. Beberapa kasus ditemukan bahwa utang pajak yang ada merupakan utang pajak yang timbul jauh sebelum Perseroan Terbatas dinyatakan pailit, demikian terdapat indikasi bahwa direksi lalai untuk melaksanakan fiduciary duties. Pengurus yang tidak dapat meyakinkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa dalam kedudukannya tidak dibebani tanggung jawab atas pembayaran pajak, maka pengurus bertanggung jawab baik secara pribadi dan/atau renteng atas utang pajak Perseroan Terbatas pailit.