SERTIFIKASI KEANDALAN PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Abstract

Disharmonisasi yang terdapat dalam POJK 6/2022 dan UU PDP dikhawatirkan akan memunculkan ketidakpastian hukum, sedangkan salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum. Hal itu menarik untuk dikaji mengenai implementasi kewajiban perlindungan data pribadi oleh platform tekfin dan pertanggungjawaban PUJK tekfin ditinjau dari POJK 6/2022 dan UU PDP terkait kewajiban menerapkan sertifikasi keandalan privasi.Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analisis, yaitu gambaran yang menyeluruh, sistematis dan rinci tentang situasi yang diteliti dari segi hukum dan teori hukum. Implementasi kewajiban perlindungan data pribadi oleh platform tekfin dalam mewujudkan kepastian hukum adalah guna mewujudkan Perlindungan Konsumen PUJK harus memenuhi prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi, perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen. Pertanggungjawaban PUJK tekfin sebagai salah satu upaya mewujudkan Asas Kepastian Hukum yang belum menerapkan sertifikasi keandalan privasi menurut UU PDP adalah. jika kerugian tersebut akibat penyalahgunaan data pribadi, maka hal ini merupakan perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan pidana dan jika tidak dicantumkannya sertifikat keandalan (trustmark) menyebabkan kerugian maka PUJK mempertanggunjawabkan secara perdata (ganti rugi).