Dasar Penentuan Nilai Perolehan Objek Pajak Dalam Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Transaksi Jual Beli.

Abstract

Terdapat 2 jenis pajak dalam transaksi jual beli tanah, yaitu PPh yang dikenakan kepada penjual, dan BPHTB yang dikenakan kepada pembeli. Pasal 46 ayat (2) huruf a dan ayat (3) UU No. 1/2022, menyebutkan bahwa dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP yakni harga transaksi untuk jual beli. Hal itu menarik untuk dikaji mengenai analisis kepastian hukum terhadap penentuan NPOP dalam melakukan verifikasi BPHTB oleh BAPENDA dan dasar pembenaran tindakan yang dilakukan BAPENDA dalam melakukan verifikasi BPHTB. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis kualitatif dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tidak terdapat kepastian hukum terhadap penentuan NPOP melalui verifikasi oleh BAPENDA Kota Bandung, tindakan BAPENDA tidak memiliki landasan hukum sebab jelas dalam PERWALI Kota Bandung No. 243/2017 maupun PERWALI Kota Bandung No. 22/2021, menyebutkan bahwa dalam besaran pengenaan BPHTB dalam transaksi jual beli tanah di Kota Bandung mengacu pada NPOP ataupun NJOP PBB. Sistem pemungutan BPHTB dalam transaksi jual beli tanah oleh wajib pajak melalui Self Assessment System didasari oleh NPOP yang nilainya tidak kurang dari NJOP PBB, ini merupakan kesepakatan harga yang telah ditentukan oleh para pihak melalui kesepakatan.