KEPASTIAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN UNTUK TANAH ADAT YANG BELUM TERDAFTAR DIHUBUNGKAN DENGAN PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Abstract

Kepastian Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk tanah hak milik adat yang belum terdaftar dan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam hal jangka waktu SKMHT tidak sesuai dengan proses pendaftaran tanah adat, yang keduanya dikaitkan dengan pelaksanaan tugas jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal ini dilatarbelakangi permasalahan terkait dengan pelaksanaan pembebanan hak tanggungan yang didasarkan atas SKMHT dengan objek jaminan yang sedang dalam proses pendaftaran hak untuk pertama kali. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif (penelitian hukum) yang artinya dengan cara mengkaji secara yuridis peraturan terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan atau dokumen juga wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Jangka waktu keberlakuan SKMHT yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UUHT untuk objek jaminan tanah yang belum terdaftar tidak memberikan kepastian hukum dikarenakan jangka waktu penyelesaian sertipikat tanah adat dalam praktiknya lebih lama dari jangka waktu keberlakuan SKMHT. Kreditur tidak mendapatkan perlindungan atas objek jaminan tanah adat yang belum terdaftar sebagai jaminan pada saat jangka waktu SKMHT habis dan objek jaminan belum terbit sertipikatnya.